Terkait Kursi Khusus Anak Marind di DPRD

Bupati Merauke Umumkan 4 Poin Hasil Keputusan Adat

Rayu, otonominews.co.id
Jumat, 07 Juni 2019 | 21:02 WIB


Bupati Merauke Umumkan 4 Poin Hasil Keputusan Adat
Bupati Merauke Fredy Gebze (Kanan) - Foto Istimewa

MERAUKE, (otonominews) - Upaya Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE., M.Si., agar masyarakat Marind atau suku asli Kabupaten Merauke, Papua mendapat kursi khusus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota ternyata belum berhenti.

Bupati Frederikus Gebze yang juga kerap disapa Freddy ini sempat mengajak seluruh Bupati, Walikota, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan masyarakat Setanah Papua menggelar Rapat Rakyat Papua untuk meminta Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait kursi khusus DPRD Kabupaten/Kota tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima otonominews Jumat (07/06/2019) kali ini, Freddy mengumumkan empat poin hasil Keputusan Adat Marind Anim HA yang menurut dia memiliki nilai sakral tinggi berdasarkan Hukum Adat Marind Anim HA yang wajib ditaati dan dihormati.

Poin pertama, jelas Freddy adalah bahwa sidang empat golongan adat telah memutuskan dan meminta kepada Presiden Negara Republik Indonesia Haji Ir. Joko Widodo untuk segera memberikan Peraturan Presiden tentang penambahan jumlah anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan yang berbasis bukan partai politik tetapi berbasis pada wilayah adat.



Poin kedua, lanjutnya, bahwa sidang 4 golongan adat telah memutuskan untuk calon bupati dan wakil bupati Merauke pada periode tahun 2020 sampai 2025 dan periode seterusnya harus dan wajib anak Marind Anim HA.

Lebih jauh Freddy mengatakan, pada poin ketiga pihaknya sudah memutuskan bahwa sidang 4 golongan adat telah memutuskan untuk siapa pun anak Marind yang akan maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Merauke harus dan wajib mendapat rekomendasi dari Lembaga Adat pada golongan berdasarkan asal sukunya dan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke.

Lebih jauh dikatakannya, juga sudah diputuskan bahwa sidang 4 golongan adat meminta kepada bupati Kabupaten Merauke dan Gubernur Provinsi Papua untuk memberikan kuota 80 % kepada anak Marind dan anak Orang Asli Papua lainnya dalam tes seleksi CPNS tahun anggaran 2019 dan pada tahun-tahun berikutnya.
 



ARTIKEL TERKAIT