Pemda Diminta Beri Edukasi Bahaya Perkawinan Anak

Hen, otonominews.co.id
Selasa, 24 Januari 2023 | 09:29 WIB


Pemda Diminta Beri Edukasi Bahaya Perkawinan Anak
Ilustrasi.(ist)

JAKARTA (Otonominews) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) meminta Pemerintah Daeah (Pemda) agar memberikan edukasi kepada masyarakatanya terkait bahaya perkawinan pada anak.

Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rini Handayani mengungkapkan, hal tersebut harus dilakukan sebagai respons tingginya dispensasi kawin di berbagai daerah. 

Dalam keterangan tertulisnya, Rini menuturkan, Pemda harus bisa menanamkan kepada masyarakat bahwa perkawinan anak memiliki dampak negatif jangka panjang, di antaranya masalah kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka stunting hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

“Masih banyak yang belum menyadari bahwa perkawinan anak memicu banyak masalah bagi anak-anak khususnya perempuan yang paling banyak dirugikan,” ujar Rini dalam keterangan yang diterima, Selasa (24/1).

Isu perkawinan anak, menurut dia, memang sudah terjadi sejak lama, tetapi belakangan ini kasus-kasus tersebut kembali muncul di media. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan fenomena perkawinan anak dan dukungan edukasi bahaya perkawinan anak sangat dibutuhkan.

Pihaknya pun terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak, salah satunya melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019, di mana pada pasal 7 yang menyatakan usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi usia 19 tahun, Pascaundang-undang tersebut disahkan, permohonan dispensasi kawin meningkat pada tahun 2020 namun, dua tahun terakhir kembali mengalami penurunan. 

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 61.000. Sedangkan tahun 2022 sebanyak kurang lebih 50.000 permohonan. 

Dalam data Pusat Data Perkara Peradilan Agama terdapat empat provinsi dengan angka dispensasi kawin yang tinggi di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

“Meskipun tren permohonan dispensasi kawin menurun, tapi jumlahnya tetap sangat besar, kami masih memiliki pekerjaan rumah besar karena masih terdapat empat provinsi yang memiliki jumlah permohonan dispensasi kawin yang tinggi,” ujar Rini.

Rini menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak di tahun 2030 sebesar 6,94%. Salah satunya dengan menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kami akan terus melibatkan berbagai sektor mulai dari pemerintah, sektor pendidikan, dunia usaha, media, hingga lingkup pemerintahan terkecil yakni desa dan kelurahan melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA),” ujar Rini.

Sebagai informasi, proses dispensasi kawin di pengadilan sendiri telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

Selain itu, pemerintah telah mengupayakan pemenuhan sertifikasi Hakim Anak dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi semua hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia.