Tokoh Pemekaran Luwu Raya Ryan Latief Kecewa Gubernur Sulsel Tolak Perpanjangan Kontrak Kerja PT Vale

Wie, otonominews.co.id
Minggu, 11 September 2022 | 08:32 WIB


Tokoh Pemekaran Luwu Raya Ryan Latief Kecewa Gubernur Sulsel Tolak Perpanjangan Kontrak Kerja PT Vale
Tokoh Pemekaran Luwu Raya Ryan Latief

LUWU TIMUR, (otonominews) – Penolakan perpanjangan kontrak karya perusahaan PT Vale di wilayah Luwu Raya oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menuai reaksi dari berbagai pihak.

Salah satunya tokoh pemekaran Luwu Raya, Ryan Latief La Kaseng yang mempertanyakan dasar penolakan Gubernur Sulsel dalam RPD dengan DPR RI beberapa waktu lalu.

Menurut Ryan, PT Vale yang dahulu bernama PT Inco di nilai telah memberikan konstribusi yang cukup banyak RPD dengan DPR RI beberapa waktu lalu, pasalnya menurut Ryan latief selama ini PT Vale banyak memberikan konstribusi buat masyarakat serta daerah Luwu Raya.

"Yang saya pertanyakan apa dasarnya Gubernur bicara begitu, apa beliau sudah lihat langsung kondisi lapangan dan toh selama ini banyak sekali konstribusi dari PT Vale, sebagai contoh pada 2021 lalu perusahaan asal Brazil tersebut membayarkan pajaknya hampir Rp 2 trilliun. Jadi tidak berdasar bila dikatakan vale minim konstribusi,” ujarjar Wakil Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ini, Ahad (11/9/2022).

Selain itu Ryan Latief juga mempertanyakan pernyataan Gubernur yang mengatakan bahwa telah melakukan diskusi bersama tokoh tanah luwu raya, pasalnya sebagai salah satu tokoh pemekaran luwu raya dirinya tidak merasa pernah di ajak diskusi membahas kontrak karya PT Vale.

"Tokoh siapa yang di ajak bicara soal itu, karena sejak isu penolakan bergulir banyak tokoh asal luwu raya menghubungi saya menanyakan soal itu, dan umumnya mereka tidak setuju pernyataan Gubernur yang menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale,” tandasnya.

Mantan ketua Serikat Buruh Kimia Energi Pertambangan ini juga mengatakan, bila benar pemerintah provinsi ingin terlibat langsung mengelola pertambangan sebaiknya membeli saham milik PT vale di lantai bursa saham, yang di ketahui 20 persen sahamnya dimiliki oleh PT Inalum yang merupakan anak BUMN milik pemerintah pusat.

"Sebaiknya pemprov beli sahamnya PT Vale saja, karena tidak tertutup kemungkinan dengan pernyataan Gubernur tersebut bisa justru bisa membuat harga saham vale jatuh yang menimbulkan kerugian dan bisa menuntut balik nantinya,” pungkas Ryan Latief.

Terpisah, Mantan ketua PUK FSP-KEP  di PT. Vale Indonesia Tbk dan Ketua DPC FSP-KEP Luwu timur Andi Kasman AM menilai pernyataan Gubernur Sulsel terkait kontrak PT Vale harus di kaji lebih jauh dengan melihat dampak dari hal tersebut, pasalnya banyak pekerja didalamnya menggantung kan harapan pada perusahaan tambang asal negara Brazil.

"Dengan melihat pernyataan Bapak Gubernur Sul Sel untuk tidak diperpanjang kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk perlu dikaji baik-baik karena konstribusi dari perusahaan utamanya dalam hal penghijauan dan lingkungan selama ini cukup baik ke pemerintah atau ke masyarakat,” kata Andi Karman.

Lanjutnya, jika perusahaan baru yg akan menggantikan Vale tentu saya sebagai  Mantan ketua PUK FSP-KEP di Vale sangat keberatan karena saya yakin perubahan penggelola atau perusahaan yang lain akan menimbulkan dampak besar terhadap Karyawan adalah PHK.

“Untuk itu saya juga salah satu Tokoh Masyarakat Asli Sorowako sangat prihatin dan tidak setuju jika Vale tidak diperpanjang kontraknya dengan alasan kontribusi ke pemerintah daerah yang tidak sesuai. Hal ini yang perlu dibicarakan sehingga ada pemerataan ke pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.