Kemendagri Setiap Bulan Akan Umumkan Kepala Daerah Yang Tidak Bisa Bekerja Kendalikan Inflasi

Wie, otonominews.co.id
Kamis, 08 September 2022 | 10:25 WIB


Kemendagri Setiap Bulan Akan Umumkan Kepala Daerah Yang Tidak Bisa Bekerja Kendalikan Inflasi
Mendagri Tito Karnavian

MAKASSAR, (otonominews) -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, bantalan sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM di antaranya, bansos yang dikelola oleh Kemensos. Bansos ini meliputi BLT, Refokusing Dana 2 Persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional, dana reguler APBD yang dianggarkan pemda masing-masing (BTT + Bansos) serta dana desa maksimal 30 persen yang digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi.

“Artinya ini ada peluang untuk membantu masyarakat masing-masing,” ujar Mendagri saat memimpin rapat virtual terkait kebijakan pengendalian inflasi (TPID), beberapa waktu lalu.

Rakor juga dihadiri Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Tito juga membahas terkait tindak lanjut arahan Presiden oleh Kemendagri menerbitkan surat edaran Nomor 500/4825/SJ Tentang Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah. Di mana poinnya, kepala daerah dapat mengambil tindakan tertentu dalam keandaan mendesak yang sangat dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Tito menyebutkan, adapun solusi dalam pengendalian inflasi mencakup berbagai hal. Pertama, sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19. Lalu memperkuat komunikasi publik dan mengaktifkan TPID.

"Aktifkan Satgas Pangan dan BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Kita juga perlu melaksanakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan laksanakan kerja sama antardaerah," ucapnya.

Selain itu juga dibutuhkan intensifikasi jaringan pengaman sosial, BPS. Bank Indonesia provinsi juga perlu untuk mengumumkan angka inflasi.

“Kemendagri bersama BPS dan Bank Indonesia, setiap bulan akan membacakan inflasi tingkat provinsi. Biar masyarakat tahu mana kepala daerah yang bisa bekerja mengendalikan dan mana yang tidak,” tuturnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa Presiden RI telah memutuskan akan ada pengalihan subsidi dan kompensasi agar menjadi lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Ia menjelaskan latar belakang pengalihan ini, dalam APBN 2022 sesungguhnya telah dialokasikan anggaran subsidi dan kompensasi Rp152 triliun, namun beberapa bulan lalu dengan terjadinya eskalasi di tingkat dunia dan terjadi perubahan kurs, maka diestimasi kebutuhan Rp502 triliun.

"Kebutuhan ini naik tiga kali lipat dari perhitungan awal. Namun melihat harga minyak yang lebih tinggi lagi dan kurs Rp14.750 serta estimasi peningkatan konsumsi akibat adanya pemulihan ekonomi berjalan maka konsumsi energinya meningkat, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan subsidi di level Rp698 Triliun," jelasnya.

"Penerima BBM bersubsidi kita sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang lebih mampu yang memiliki kendaraan bermotor, oleh karena itu sudah sepantasnya kita alihkan sebagian," jelasnya.

Sedangkan Kementerian Sosial menjelaskan mengenai skema rencana kerjanya dalam rangka untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Sementara Kementerian Tenaga Kerja terkait rencana pengelolaan subsidi upah bagi pekerja dan buruh dalam rangka mempertahankan daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah berusaha menormalisasi distribusi pangan agar tak terjadi inflasi. Kecenderungan kenaikan harga pangan bisa sangat rentan pada inflasi.

"Pemerintah daerah mencoba brerkoordinasi dengan pusat agar inflasi bisa kita kendalikan. Ini butuh solusi bersama pusat dan daerah," terangnya.

Menurut Sudirman, rakor terkait inflasi ini membahas terutama yang berhubungan dengan pengurangan subsidi. Pemerintah sendiri telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi dampak kenaikan BBM.

"Hal yang berhubungan beberapa jenis bahan bakar sumber energi yang bersubsidi dan berkompensasi yang dinaikkan harganya. Memang perlu kita antisipasi secara bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah, terutama bagi masyarkat kita yang kurang mampu,” kata Sudirman.