M Yusuf Lapanna: Walikota Parepare Egois, Tidak Mau Dikritik Anggota DPRD

Wie, otonominews.co.id
Jumat, 26 Agustus 2022 | 10:08 WIB


M Yusuf Lapanna: Walikota Parepare Egois, Tidak Mau Dikritik Anggota DPRD
Anggota DPRD kota parepare Fraksi Gerindra DPRD Parepare, M Yusuf Lapanna

PAREPARE, (otonominews) -- Anggota DPRD kota parepare Fraksi Gerindra DPRD Parepare, M Yusuf Lapanna menilai Wali Kota Parepare, Taufan Pawe tidak mau dikritik dan tidak mau diberi masukan. Sebagai anggota DPR, dia menegaskan karena itu tugasnya dalam mengontrol pemerintahan.

“Itu tugas kita, ketika tidak sesuai dengan jalan pemerintahan kita mengingatkan, menegurnya. Kita dipilih oleh rakyat memang untuk bercerita, menyampaikan untuk beragumentasi karena anggota DPRD itu perpanjangan tangan dari masyarakat,” ujar Yusuf Lapanna kepada otonominews, Jumat (26/8/2022).

Yusuf Lapanna menanggapi adu mulut dengan Walikota usai pengesahan Perda Kota Layak Anak di kantor DPRD, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Senin (22/8/2022) lalu.

Dia mengakui tidak bisa mengontrol sehingga terpancing emosi karena merasa tidak dihargai oleh Walikota. Semestinya, kata Yusuf Lapanna, sebagai walikota posisinya diundang oleh DPRD. “Anda berada di rumahnya orang, sehingga harus menjaga adabnya, tidak boleh seperti itu. Karena dia duluannya yang emosi,” tandasnya.

“Saya mengkritisi walikota karena saya dilindungi undang-undang, apalagi saya sudah minta izin kepada pimpinan, dan pimpinan memberikan saya kesempatan untuk bertanya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan hasil temuan-temuan itu yang saya sampaikan,” sambungnya.

Dia mengaskan, kalau dirinya datang ke rapat paripurna lalu diam justru itu berdosa karena makan gaji buta. “Itu salah, saya berbicara itu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Makanya ada tunjangan komunikasi. Saya anggap perdebatan itu hal biasa dalam sebuah rapat. Kebetulan saya yang kemarin interupsi minta pimpinan beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin terhadap beberapa kepemerintahan Walikota Pare-Pare,” ungkapnya.

Dalam interupsinya, Yusuf Lapanna menyampaikan tiga poin yakni, pertama soal kordinasi antara eksekutif dan legislatif. Kedua terkait Raperda KUA PPS, dan terakhir adanya anak-anak mengemis di Kota Parepare. "Mirislah lihat anak-anak kita jadi pengemis sementara kita mengesahkan kota layak anak," kata Yusuf Lapanna.

Terkait Raperda KUA PPS yang menjadi perdebatan, jelasnya, aturannya sudah dia sampaikan berdasarkan pasal 92-92 peraturan pemerintan nomor 12. “Penyerahan Perda KUA PPS itu pertengahan bulan Juli. Saya sudah mempertanyakan karena aturannya jelas sudah melewati tahapan,” tuturnya.

Mestinya, sambungnya, pembahasan perda itu sudah menjadi tingkat kedua. Intinya sudah memasuki tahapan persetujuan. Namun belum diserahkan oleh walikota, padahal imbauan kementerian dalam negeri Raperda KUA PPS itu harus diserahkan tepat waktu. Imbau pemerintah taat pada tahapan yang diatur oleh undang-undang,” kata Yusuf Lapanna.

Dia juga menilai janji-janji politik walikota tidak sepenuhnya terpenuhi. Menurutnya, banyak janji politik yang belum tercapai. Sedangkan, terkait tingkat kehadiran walikota pare-pare dalam rapat paripurna itu Yusuf Lapanna menganggap Taufan Pawe jarang hadir di rapat paripurna. Tapi selama ini, selalu yang hadir itu wakilnya, disitulah saya selalu protes dan saya selalu keluar dari rapat paripurna kalau bukan saudara walikota yang hadir. Mestinya yang hadir itu saudara walikota sesuai dengan tatib, tidak bisa diwakili.

“Mungkin kesibukan beliau mengurur ASN, mungkin juga partainya, Kebetulan beliau Ketua DPD II Partai Golkar Sulsel. Tetapi itu, kata dia hal yang biasa saja. Maka, itulah yang saya komplain kepada saudara walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018. Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Saat persetujuan perda yang seharusnya hadir atas kesadaran walikota tidak boleh didelegasikan,” terangnya.

Hal itu, yang disoroti Yusuf Lapanna sebagai anggota dewan. Menurutnya, walaupun walikota sibuk mengurus sepak bola tapi sesuai amanat undang-undang wajib mengurus Kota Pare-Pare menjalankan kepemerintahan. 
“Itu yang tidak boleh diabaikan, mestinya pekerjaan lain itu sebagai sampingan. Jangan sebaliknya, tupoksinya disisakan waktunya. Yang wajib itu itu dia sebagai walikota. Maka kemarin saya mengingatkan saudara walikota bahwa anda adalah walikota yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di Kota Parepare ini,” sebutnya.

Maka, lanjutnya, dia  menyampaikan walikota harus mengutamakan dan memprioritaskan sebagai walikota dan lainnya hanya pekerja sampingan. Kedua, terkait rapat koordinasi sudah jelas dalam undang-undang. Ada rapat koordinasi antar DPRD dengan walikota tentu banyak hal yang harus disampaikan. 

“Saya punya kepentingan disitu, karena selama ini sebagai anggota DPRD punya hak budgeting, pengawasan disitu ada beberapa hal kinerja SKPD yang kita ingin kritisi kepada saudara walikota. Tapi kita tidak elok jika saya sampaikan di rapat paripurna yang dihadiri oleh SKPD dan disaksikan oleh publik. Walaupun secara umum kinerja bisa dikritisi, tapi ada hal-hal yang sifatnya tidak elok,” imbuhnya.

“DPRD dengan walikota perlu bicara dalam kamar, disitulah kepentingan. Dan saya menagih janji walikota. Karena sudah tiga tahun hanya baru satu kali rapat koordinasi, itu yang saya soroti,” sambungnya.

Terkait asumsi walikota sibuk mempersiapkan pencalonannya sebagai Gubernur Sulsel, dia pikir hal yang biasa, karena memang arahnya ke situ. Namun walikota harus memperhatikan tugasnya. Dia harus tahu menjaga hubungan dengan DPRD. 

“Karena ini mitra yang sejajar.  Kita tugasnya sebagai wasit, mengingatkan walikota supaya pemerintahan ini sejalan. Ketika kita melihat pemerintah tidak sejalan tentu kita punya kewajiban mengingatkan. Yang jadi masalah kepala daerah itu punya egois, tidak mau diingatkan, tidak mau dikritik oleh DPRD. Itu yang saya lihat yang kemarin walikota tidak mau dikritik. Kesimpulan saya begitu,” terang Yusuf Lapanna kembali.

Yusuf Lapanna mengungkapkan, dia mengkritisi tentang penanganan anak-anak jalanan. “Alhamdulillah, saudara walikota telah menyelesaikan persetujuan perda penyelenggaraan layak anak. Dengan adanya ini, pemerintah daerah tentu dengan SKPD nya tidak saling lempar tanggung jawab, antara dinas sosial dengan Satpol PP, dimana punya tupoksi dalam penertiban, edukasi, bimbingan terhadap anak-anak kita yang ada di lampu merah, dan tempat keramaian,” jelas Yusuf Lapanna.

Apalagi, ungkapnya, anak-anak ini berasal dari luar kota parepare yang sengaja dikirim oleh koordinatornya. Setelah dia tanyakan ternyata banyak diantara mereka kebanyakan orang Parepare, dan anak-anak ini anak sekolah dasar.
Pada akhirnya, terjadi perdebatan ketika walikota menanggapi dan Yusuf Lapanna mempertanyakan,. Walikota juga mengatakan bahwa DPRD juga sibuk sehingga antara jadwal dengan Sekda dan walikota dengan DPRD tidak bisa ketemu.

“Saya bilang keliru jika bapak menjadikan alibi itu kesibukan teman-teman. Karena di DPRD itu kita jadwalkan 3 hari dalam seminggu digunakan untuk rapat-rapat. Selebihnya itu digunakan untuk kegiatan lain, dan teman-teman mempergunakan untuk konsultasi memperkuat tupoksi nya sebagai anggota DPRD,” jelasnya.

Hasil Bamus beberapa kali, kata Yusuf Lapanne, tidak mungkin DPRD tidak ada koordinasi kepada protokol walikota. Ketika ada penyampaian ada pemerintah bahwa ada waktu walikota maka kita cocokan waktunya untuk dibuat jadwal. 
“Seperti itu mekanismenya, jadi tidak mungkin. Karena jadwal yang dilakukan DPRD itu juga sesuai dengan waktu walikota. Disitu yang menjadi perdebatan, sampai saling teriak antara walikta dengan DPRD. 

Menurutnya, dia mempertanyakan itu karena dalam rangka tugasnya sebagai anggota DPRD. “Maka saya bentak pak walikota, sehingga saling tunjuk-tunjuk disitu, bahkan saling mengancam. “Tanpa ada kata-kata walikota saya tidak takut, saya balas saya tidak takut dengan anda,” tegasnya.

Kemudian Taufan Pawe menjawab seluruh pertanyaan Yusuf Lapanna. "Di Arab saja, negara kaya ada pengemis, jadi yang seperti itu memang sulit dihilangkan. Ditambah lagi ada peraturan yang melarang memberikan uang kepada pengemis di jalanan," kata Taufan Pawe.

"Terkait kordinasi, ini laporan dari Sekda bahwa DPRD sibuk perjalanan ke luar kota, saya kira ini hanya persoalan waktu saja untuk duduk bersama," jelas Ketua Golkar Sulsel itu.

Dengan tegas, Yusuf Lapanna kembali interupsi atau ingin menanggapi jawaban Wali Kota terkait anggota DPRD yang sibuk perjalanan.