Dipecat Sebagai Pengacara Bharada E, Deolipa Ajukan Gugatan Kepada Pemerintah Rp15 Triliun

Husnie, otonominews.co.id
Sabtu, 13 Agustus 2022 | 06:33 WIB


Dipecat Sebagai Pengacara Bharada E, Deolipa Ajukan Gugatan Kepada Pemerintah Rp15 Triliun
Muhammad Boerhanuddin dan Deolipa Yumara (int)

JAKARTA, (otonominews) -- Deolipa Yumara dan Muhammad Boerhanuddin resmi dipecat dari posisinya sebagai pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada RE atau Bharada E mulai Rabu (10/8/2022).

Dealipa menegaskan dirinya akan mengajukan gugatan kepada pemerintah selama membela Bharada W tidak diberikan senilai Rp15 Triliun. Bayaran ini, katanya, atas jasanya kepada Negara selku pihak yang mempekerjakan.

Dia juga mengaku belum diberitahu perihal pencabutan kuasa sebagai pengacara Bharada E. Pada surat pemecatan tersebut terungkap bahwa Deolipa Yumara menjadi pengacara Bharada E mulai Sabtu (6/8/2022). Namun, Bharada E malah memecat Deolipa Yumara setelah empat hari, tepatnya Rabu (10/8/2022).

 “Ini kan penunjukan dari negara dari Bareskrim, tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara, saya minta Rp 15 triliun. Supaya saya bisa foya-foya,” ujar Deolipa Yumara kepada wartawan, dikutip Jumat (12/8/2022).

Deolipa Yumara membeberkan jika tuntutannya tidak dipenuhi maka ia akan mengajukan gugatan ke PTUN atau secara perdata. “Ya kan kita ditunjuk negara, negara kan kaya, masa kita minta Rp 15 triliun nggak ada. Ya kalau nggak ada kita gugat, catat aja. Perdata bisa ke PTUN, bisa secara perdata,” tandas Deolipa Yumara.

Sementara itu, Mantan pengacara Bharada E, Muhammad Boerhanuddin menduga dirinya diberhentikan menjadi kuasa hukum Bharada E, karena pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan ke awak media dan juga ke publik.

"Ya bisa saja berkorelasi (pemberhentian diduga karena pernyataan ke publik-red)," kata Boerhanuddin saat dihubungi, Jumat (12/8/2022).

Muhammad Boerhanuddin menerangkan, pernyataan yang disampaikan ke media sesuai dengan fakta dan bukan semata-mata cari panggung atau popularitas. Apalagi, keterangan yang diucapkan selaras dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Bapak Kapolri menyatakan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak ada tembak-menembak. Itu kan terkonfirmasi ada yang kami umumkan ke publik. Pelaku lebih dari satu itu terkonfirmasi semua dengan bapak Kapolri, di bawah tekanan juga terkonfirmasi," ujar dia.

Muhammad Boerhanuddin mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang sejak awal meminta kasus dugaan pembunuhan Brigadir J dibuka secara terang-benderang dan apa adanya. Saat ini Irjen Pol Ferdy Sambo juga telah ditetapkan tersangka.

"Ini kan rujukan kita ke sana. Kalau sebagai anak bangsa tidak ada lagi yang menghargai Presiden mau ke mana arahnya penegakan hukum," ujar dia.

Karena itu, Muhammad Boerhanuddin mengaku heran dengan terbitnya pencabutan surat kuasa dirinya dan Deolipa Yumara sebagai pengacara Bharada E.

"Intinya kita tegak lurus. Bapak presiden minta buka terang benderang, buka apa adanya. Kalau kita berada di jalur itu tiba-tiba berhenti-berhenti wah ada apa ini kan buat publik jadi tanda tanya," ujar dia.

Berikut isi surat pencabutan kuasa terhadap pengacara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin:

“Surat pencabutan kuasa. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya. Nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Tempat tanggal lahir Manado 14 Mei 1998. Jenis kelamin laki-laki. Agama Kristen Protestan. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Polri. Alamat Asrama Brimob Cikeas Udik, Kampung Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,” tutur Deolipa membaca surat tersebut.

“Dalam hal ini menerangkan bertindak sebagai diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pencabut kuasa. Dengan ini menerangkan bahwa terhitung tanggal 10 Agustus 2022 mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Deolipa Yumara Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi dan Muhammad Burhanudin Sarjana Hukum advokat [pengacara] beralamat kantor di Law Office Deolipa Yumara dan Burhanudin Associates Counselor of Law,” lanjutnya.

“Dengan ini saya selaku pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Dengan pencabutan surat kuasa ini maka surat kuasa tertanggal 6 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi dan karenanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Deolipa Yumara dan Burhanudin Associate tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal sebagaimana yang tercantum dalam pemberian kuasa tersebut,” tutur dia.

“Surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pencabutan kuasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Agustus 2022.”

Surat tersebut diketik, bermaterai, dan ditandatangani Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada 10 Agustus 2022. Otomatis, posisi Bharada RE saat ini tidak didampingi pengacara.

Sebagai informasi, pihak kepolisian telah mengkonfirmasi pencabutan kuasa Deolipa Yumara dan Muhammad Boerhanuddin sebagai pengacara Bharada E.

Mengenai pemberhentian Deolipa Yumara sebagai pengacara Bharada E sudah dikonfirmasi langsung oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi membenarkan berita soal pemberhentian dua kuasa hukum Bharada E ini. “Iya, betul,” ucap Andi Rian Djajadi.

Namun demikian, Andi Rian Djajadi menyatakan keputusan pemberhentian pengacara Bharada E adalah wewenang Bharada E sendiri bukan pihak kepolisian.

“Ya namanya juga ditunjuk. Kalau penunjukannya ditarik, kan terserah yang nunjuk,” ungkap Andi Rian Djajadi.

Walaupun demikian, Andi Rian Djajadi mengakui penyidik yang menunjuk Deolipa Yumara dan Muhammad Boerhanuddin. “Penyidik yang menunjuk untuk Bharada E,” kata Andi Rian Djajadi.