Rakyat Jateng Beri Penghargaan Ganjar Pranowo Sebagai Gubernur Perusak Lingkungan

Husnie, otonominews.co.id
Sabtu, 23 Juli 2022 | 11:25 WIB


Rakyat Jateng Beri Penghargaan Ganjar Pranowo Sebagai Gubernur Perusak Lingkungan
Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (int)

SEMARANG, (otonominews) –Rakyat Jawa Tengah memberikan penghargaan sebagai Gubernur Perusak Lingkungan kepada Ganjar Pranowo (GP). Hal itu tertulis dalam Surat Ketetapan Rakyat Jawa Tengah. Surat tersebut juga menjelaskan perihal apa saja peran yang dilakukan oleh Ganjar sehingga dirinya mendapatkan penghargaan sebagai Gubernur Perusak Lingkungan oleh para warganya sendiri.

Meskipun Ganjar sempat mendapatkan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada, Rabu (20/7/2022) lalu, mereka menegaskan, hal tersebut merupakan sebuah penghargaan yang meleset, mengingat Ganjar sendiri telah memiliki rekam jejak pengerusakan lingkungan yang dilakukan di Jawa Tengah.

“Menurut kami, penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu 20 Juli 2022, terhadap GP meleset. GP, sebaliknya, mempunyai rekam jejak yang jelas dalam pengrusakan lingkungan di Jawa Tengah,” tulis akun Twitter  resmi Wadas Melawan, @wadasmelawan, dikutip  Sabtu (23/7/2022).

GP, lanjutnya, adalah gubernur yang mengakali putusan Mahkamah Agung dalam kasus PT Semen Indonesia. Putusan MA memerintahkan Gubernur Jateng untuk mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia. “Namun GP Justru menerbitkan izin baru,” sebutnya.

GP juga, katanya, yang menerbitkan izin lokasi penambangan pasir laut sejumlah total lebih 5000an hektar yang akan menenggelamkan kampung-kampung pesisir di Jepara. GP memasang bada untuk melindungi korporasi perusak lingkungan.

“Misalnya, dia memberi jaminan dalam statemen-nya bahwa tidak akan menutup operasi pabrik PT RUM Sukoharo yang sudah sejak lama mencemari udara dan membuat udara bau setiap hari dirasakan oleh warga,” katanya.

Selain itu, GP memasang badan untuk agenda ekspansi industry di Jateng, dan berbagai proyek infrastruktur pendukungnya, yang merusak lingkungan. Salah satunya adalah proyek Tol Tanggul Laut Semarang – Demak yang akan menenggelamkan banyak kampung di Demak, dan menggusur 46 hektar lahan mangrove.

Yang paling baru adalah represivitas aparat kepolisian dan perampasan tanah warga Wadas, buntut dari penerbitan izin Penetapan Loksi (IPL) yang dikeluarkan oleh GP, dan masih banyak lagi.

“GP tidak hadir dalam menjamin pemenuhan perlindungan lingkungan hidup, tapi sebagai actor perusak lingkungan,” demikian tulis Rakyat Jawa Tengah dari Demak, Sukoharjo, FPPKA dan USB Urutsewu, Wadas, Kendeng, Batang, Jepara, Koalisi MDS dan Dieng.