Respon Gugatan DPC Permahi Banten, Mendagri: Pengangkatan Pj Gubernur Banten Sesuai Prosedur

Wie, otonominews.co.id
Minggu, 17 Juli 2022 | 20:26 WIB


Respon Gugatan DPC Permahi Banten, Mendagri: Pengangkatan Pj Gubernur Banten Sesuai Prosedur
Mendagri Tito Karnavian (int)

JAKARTA, (otonominews) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pengangkatan Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar sudah sesuai dengan prosedur.

Penunjukan Al Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten menggantikan Gubernur Banten Wahidin Halim. Al Muktabar dilantik oleh Mendagri Tito.

"Nggak masalah, kita sudah sesuai prosedur. Sudah sangat sesuai prosedur," papar Mendagri Tito Karnavian di TMII, Jakarta Timur, Ahad (17/7/2022).

Demikian dikatakan Mendagri merespons gugatan DPC Permahi Banten terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Penjabat Gubernur Banten.

Menurut Tito, gugatan itu merupakan hal yang wajar. Namun ia pastikan akan ikuti ketentuan hukum yang berlaku.

"Kalau ada pihak-pihak keberatan, satu dua, saya kira wajar-wajar saja. Kalau ada yang menggugat, ya kita akan ikuti prosedur, kita akan hadiri gugatan itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Muktabar mengaku menghormati gugatan oleh DPC Permahi Banten di PTUN Jakarta.

"Kita menghormati itu sebagai proses warga negara memberikan pendapat, pikiran, mudah-mudahan tujuannya untuk kebaikan membangun Banten, kita menghormati sekali," kata Muktabar kepada wartawan di Serang, Kamis, 7 Juli.

Muktabar menyatakan, tetap berpikir positif atas adanya gugatan tersebut. Ia berharap gugatan itu memiliki maksud baik untuk Banten.

"Nggak apa-apa, satu hal maksudnya baik kan, kita berfikir positif saja," tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Pj Gubernur Banten Al Muktabar di Kemendagri, Kamis (12/5) lalu. Selain melantik Pj Gubernur Banten, Tito melantik empat Pj gubernur lain.

Diketahui, DPC Permahi Banten menggugat Jokowi di PTUN Jakarta. Gugatan terkait Keppres pengangkatan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat ke PTUN Jakarta terkait penunjukkan Al Muktabar sebagai penjabat atau PJ Gubernur Banten.

Dilihat di situs https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara, Gugatan diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Permahi Banten dengan nomor perkara 202/G/2022/PTUN.JKT pada hari ini, Rabu, 6 Juli.

Seperti pihak penggugat adalah DPC Permahi Banten. Sedangkan pihak tergugat tertulis Presiden Republik Indonesia. Gugatan itu didaftarkan pada Rabu 6 Juli 2022 dan bernomor 202/G/2022/PTUN.JKT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan 1. Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor.48/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 9 Mei 2022. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur dengan lampiran No.1.An. (Al.Muktabar,.M.Sc.) tanggal 9 Mei 2022,

"Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat 1. Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor.48/P Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 9 Mei 2022. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur dengan lampiran No.1.An. (Al.Muktabar,.M.Sc.)tanggal 9 Mei 2022," lanjut bunyi keterangan gugatan, seperti dilihat di situs sipp.ptun-jakarta.go.id.

Dalam gugatan tersebut, DPC Permahi meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan tersebut. Selain itu, DPC Permahi meminta tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.