Legislator Bandung: Penghapusan Honorer Berdampak pada Pelayanan Publik 

Hen, otonominews.co.id
Selasa, 07 Juni 2022 | 09:33 WIB


Legislator Bandung: Penghapusan Honorer Berdampak pada Pelayanan Publik 
Ilustrasi (Ist)

BANDUNG (Otonominews) - Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer yang akan diterapkan mulai 2023 nanti masih menuai kontroversi, khususnya dari Pemerintah Daerah (Pemda)

Pemkot Bandung, salah satunya. Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.

Teddy memandang, penghapusan itu itu akan berdampak kepada pelayanan masyarakat. 

"Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini, karena boleh jadi menurut hemat kami akan berdampak pada kinerja juga untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota terkait pelayanan di masyarakat," ujar Tedy kepada wartawan, Senin (06/06/2022). 

Ia pun menuturkan jumlah ASN di Pemkot Bandung saat ini sekitar 15.000 dan jika terdapat yang pensiun tidak otomatis diganti oleh pemerintah pusat. Pihaknya saat ini terus melakukan analisis dan kajian terkait kebijakan tersebut. 

"Kita juga terus menganalisis terkait hal ini, dari pemerintah kota baru proses pengkajian tapi kita lihat harus betul betul mempertimbangkan. Jadi mana saja yang memungkinkan dan mana saja yang tidak memungkinkan. Jangan sampai pukul rata 100 persen," ucapnya. 

Tedy mengatakan, bahwa saat duduk di DPRD pada 2009 lalu jumlah ASN mencapai 27 ribu orang namun seiring waktu terus menurun dan terbilang sudah efisien. Apabila kebijakan tersebut terealisasi maka harus dilakukan langkah antisipasi dari pemerintah kota menyangkut mana tenaga honorer yang akan dikurangi secara bertahap. 

"Yah harus betul-betul di cek dulu dipertimbangkan sekali mana yang harus pertama kali dirasionalisasi tidak serta merta seluruhnya menurut kita," tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak merekrut pekerja honorer. Sebagai gantinya, pemda diminta merekrut pekerja alih daya (outsourcing)