Nilai Pelantikan Pj Kepala Daerah Tidak Transparan, Perludem Minta Pemerintah Pusat Terbuka

Wie, otonominews.co.id
Senin, 16 Mei 2022 | 06:35 WIB


Nilai Pelantikan Pj Kepala Daerah Tidak Transparan, Perludem Minta Pemerintah Pusat Terbuka
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kiri) berfoto bersama (kiri ke kanan) Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar usai pelantikan lima penjabat gubernur di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). (ANTARA FOTO)

JAKARTA, (otonominews) – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan pemerintah pusat dinilai tidak transparan. Perludem meminta agar proses pemilihan Penjabat (Pj.) kepala daerah oleh pemerintah pusat dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik.

"Kita tahu sekarang proses pengisian penjabat yang dilakukan itu belum partisipatif, terbuka, dan demokratis. Kita tidak pernah tahu prosesnya, tiba-tiba muncul saja nama penjabat," ujar Peneliti dari Perludem Fadhli Ramadhanil, dalam diskusi virtual, Ahad (15/5/2022).

Fadhli mengatakan langkah itu diperlukan lantaran sesuai amanat konstitusi yang ada, pemilihan kepala daerah wajib dilakukan secara demokratis dan melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Menurutnya, panjangnya masa jabatan itulah kemudian sudah menggeser makna Penjabat kepala daerah dalam konstitusi. Pasalnya dengan kewenangan yang setara dan masa jabatan yang panjang maka pemilihan harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

“Sehingga tidak mengkhianati konstitusi yang ada dan juga agar tidak terkesan politis lantaran ditetapkan secara mutlak oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Di sisi lain, kata dia, hal itu juga menjadi penting karena akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatan definitifnya pada periode 2022-2023 mendatang.

"Maka menjadi penting untuk kita berbicara bagaimana proses pengisian penjabat kepala daerah. Mengingat akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatan definitifnya," sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, para penjabat kepala daerah ini memiliki dua pekerjaan rumah yang besar. Pertama, mereka harus memastikan legitimasi hukum yang ada sudah tuntas ketika akan memulai kedudukannya penjabat kepala daerah. Kedua, mereka juga harus memastikan roda pemerintahan, pelayanan publik berjalan dengan baik.

Sementara dari segi elektoral 2024, para penjabat juga bertugas untuk memastikan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak bisa direncanakan dan diadakan sesuai dengan kebutuhan.

"Dan kita semua tahu persiapan untuk penganggaran penyelenggaraan Pilkada melalui APBD itu tidak mudah," tuturnya.

Belum lagi, kata dia, para penjabat itu mesti berkomunikasi dengan seluruh stakeholder terkait di daerah khususnya DPRD guna memastikan keberlangsungan Pilkada serentak 2024.

"Tantangan elektoral kedua, para Penjabat ini juga wajib menjaga netralitas ASN, menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah kuatnya pertarungan dalam kontestasi pemilu 2024," katanya.

Lebih lanjut, Fadhli mengatakan, banyak para penjabat kepala daerah yang dipilih itu akan mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah dalam waktu yang sangat lama.

Bahkan menurutnya, para Penjabat yang sudah dilantik sejak Mei ini, berpotensi memegang jabatannya selama tiga tahun hingga 2025 mendatang.

Perkiraan itu, kata dia, dilakukan berdasarkan timeline pelaksanaan Pilkada serentak yang baru akan dilakukan pada November 2024 mendatang.

Sementara berdasarkan proses Pemilu, akan ada tahapan rekapitulasi dan perselisihan hasil yang setidaknya akan memakan waktu selama tiga bulan sejak pencoblosan.

"Kalau kita lihat time frame waktunya, paling cepat kepala daerah definitif hasil Pemilu baru bisa dilantik paling cepat di bulan Maret atau April 2025," jelasnya.

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian mewakili Presiden Joko Widodo melantik 5 penjabat gubernur, antara lain:

1. Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Banten.

2. Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

3. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat.

4. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo.

5. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat.