Kemenkumham Jateng Dukung Produk Hukum tentang Izin Usaha Minerba

hen, otonominews.co.id
Sabtu, 14 Mei 2022 | 07:23 WIB


Kemenkumham Jateng Dukung Produk Hukum tentang Izin Usaha Minerba
Ilustrasi.(ist)

SEMARANG (Otonominews) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) mengikuti kegiatan Rapat Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Terdampak Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jumat (13/05).

Langkah ini menindaklanjuti Peraturan Presidan (Perpres) nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru diterbitkan Presiden RI Joko Widodo pada April lalu.

Pendelegasian ini merupakan penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, terutama dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batu bara.

Kegiatan yang dilaksanakan di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ini diikuti oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rapat yang dibuka oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Haryono Widyastomo, S.H., M.H. disampaikan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdampak pada beberapa Produk Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN),” ujar Haryono.

Sementara itu tim Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Jateng berpendapat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengakibatkan Produk Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan muatan yang terdapat dalam Perpres tersebut.
.
Harapannya dengan disusunnya Peraturan Gubernur sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, mampu meningkatkan iklim investasi sektor mineral batu bara di Provinsi Jawa Tengah.