Prof. Pierre Suteki: Diduga Rasis, Ruhut Sitompul Wajib Diproses Hukum

Husnie, otonominews.co.id
Jumat, 13 Mei 2022 | 13:33 WIB


Prof. Pierre Suteki: Diduga Rasis, Ruhut Sitompul Wajib Diproses Hukum
Prof. Pierre Suteki

Oleh: Prof. Dr. Pierre Suteki, S.H.,M.Hum *)

SEMARANG, (otonominews) -- Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul dilaporkan ke polisi buntut unggahan meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai baju adat suku Dani, Papua. Dia diduga rasis atas postingannya itu. Laporan diterima di Polda MetroJaya dengan nomor laporan LP/B/2299/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 11 Mei 2022. Ruhut dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE). Polisi membenarkan adanya laporan ini.

Sebenarnya semua sudah tahu kalau tebar hoax dan rasis itu melanggar hukum, namun acapkali penegakannya seolah tergantung siapa pelaku.

Itu yang saya bilang, dlm perspektif sosiologi hukum equality before the itu hanya mitos, just a myth that lie daily, yang kebohongannya dibuktikan setiap hari. Penegakan hukum seperti ini lazim dilaksanakan pada sistem pemerintahan yang ngaku demokratis tetapi sebenarnya otoriter. Penguasa menggunakan hukum sebgai sarana untuk melanggengkan dan melindungi status quo dan melemahkan pihak-pihak yang berseberangan.

Kalau mengaku ini negara hukum dan mengutamakan equality before the law, maka dugaan kuat adanya pelecehan, penghinaan, bahkan rasis dengan unggahan di media sosial Ruhut Sitompul harus dan wajib ditindaklanjuti. Ini soal perasaan yang dilindungi oleh hukum. Hukum juga terkait dengan RASA. Polisi bahkan bisa menindaknya tanpa harus menunggu ada orang atau pihak yang melaporkannya karena ini pelanggaran thd UU ITE dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di atur mengenai tindakan yang dimaksud diskriminatif yakni: Tindakan diskriminatif ras dan etnis dapat berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Jadi, menurut saya wajib diproses hukum. Biar equal dgn pihak lain yang dianggap sama melakukan ujaran kebencian sperti Edy Mulyadi, Rektor ITK, Ferdinan Hutahaean dll.

Dari sudut RASA, terkesan narasi pendek Ruhut di akun Twitter memang patut telah menyerang kehormatan Anies dan juga adat suku Dani Papua khusunya (menyangkut pakaian adat lengkap dengan Koteka) karena itu foto karya editan. Sebenarnya bukan hanya warga Papua yang seharusnya marah. Warga adat mana pun ketika budaya pakaiannya dipakai sebagai bahan olok-olok, tertawaan, bahkan hinaan maka boleh mengajukan protes dan mekaporkannya kepada pihak APH untuk mendapat perlindungan hukum.

Tokoh asal Papua, Natalius Pigai pun mempertanyakan kebenaran foto itu. Ia menyebut apabila foto itu hasil editan maka termasuk penghinaan. Maka, Pigai bertanya apakah itu benar foto Pak Anies atau bukan? Kalau editan atau diedit maka ada makna blasphemy (atau) penghinaan.

 

Sementara itu, Ruhut Sitompul berkomentar bahwa foto Anies Baswedan yang diunggahnya di akun media sosial Twitter milikinya bukan bentuk penghinaan. Ia hanya menyindir tingkah Anies yang kerap menggunakan pakaian adat daerah yang dikunjunginya. Ruhut Sitompul mengatakan bahwa kalau Anies di Jogja jadi orang Jogja. Datang ke Jawa Tengah, Banyuwangi atau apa jadi orang sana, biar dibilang orang Indonesia asli.

Dari kalimat ini, menurut penilaian saya sudah mengandung unsur kebencian dan melecehkan Anies karena Anies Bukan Orang Indonesia Asli, artinya menyerang kehormatan bangsa Arab. Ini sudah bisa diduga kuat rasis meskipun Ruhut Sitompul menegaskan tidak ada unsur penghinaan dalam foto Anies yang menggunakan pakaian adat Papua. Ia mengaku mendapatkan foto itu dari media sosial kemudian membagikannya kembali di akun Twitternya.

Yang kita heran adalah mengapa kini ada politisi semacam Ruhut Sitompul ini. Yang saya tahu, Ruhut ini orangnya oportunis, pindah-pindah partai sesuai dengan pertimbangan kepentingannya. Dan memang tidak salah politisi demokrasi sekuler itu oportunis karena karakter sistem pemerintahan ini memang tidak menuntut adanya kesetiaan atau idealitas. Semuanya cair.

Kata orang dlm dunia politik sekuler tidak ada kawan dan musuh abadi, yang abadi adalah kepentingan. Itu yang menyebabkan politik disebut sebagai dunia yang kotor. Dengan demikian maka pemainnya pun juga cenderung kotor dan berperilaku kotor dan boleh jadi akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politisnya. Tidak peduli halal haram, tidak peduli baik buruk, tidak peduli rasis, hinaan dan pelecehan terhadap pihak lain yang berseberangan. Ini namanya politisi busuk. Politisi bunglon. Semoga Ruhut Sitompul tidak termasuk yang demikian.

Saya berharap politisi itu punya idealitas yakni memperjuangkan keadilan dan kebenaran bukan hanya kepentingan partai atau kelompoknya. Bahkan jika partainya salah pun harus berani mengakui kesalahan itu dan bukan membela membabi buta seolah tidak ada pendulum kebenaran dan keadilan. Juga tidak perlu menyerang lawan dgn narasi jahat melainkan tunjukkan kebaikan dan prestasi diri serta ghirah perjuangan kebenaran dan keadilan. Itu pasti akan menjadi politisi mulia, bukan politisi buruk.

Publik pun saya kira perlu mendukung kecaman terhadap ulah Ruhut Sitompul karena kita menilai Ruhut hanya menyebar kebencian ketimbang menjadi oposisi yang sehat terhadap isu Anies Baswedan menjadi calon presiden pada 2024 mendatang.

Belum lama ini kita dihebohkan pula dengan kasus sejenis yakni Soal ‘Politisi merah’ yang sebelumnya diduga menghina bahasa Sunda (Arteria Dahlan) dan sekarang muncul dugaan pelecehan terhadap adat Papua (Ruhut Sitompul). Soal politisi merah Arteria Dahlan yang diduga menghina bahasa sunda memang dapat berlindung di balik hak imunitas anggota dewan. Namun demikian, bukan berarti tindakan Arteria Dahlan itu dibenarkan secara moral dan hukum. Mestinya tetap diproses setidaknya melalui Dewan Kehormatan DPR dan bila perlu ke ranah hukum pidana sebagai pembelajaran agar politisi pun tidak asal njeplak ketika mengomentari fakta hukum dan sosial politik tertentu.

Untuk Ruhut ini mau berlindung dengan HAK apa?

Sebagaimana kita ketahui, politisi nyentrik Ruhut Sitompul tak tertarik untuk kembali mendaftarkan diri sebagai calon legislatif untuk DPR RI periode 2019-2024. Mantan anggota DPR RI dua periode dari Fraksi Demokrat ini mengaku sudah tak tertarik lagi menjadi wakil rakyat. Ruhut merasa sudah tidak nyaman dengan lingkungan kerja di Senayan, khususnya jika harus kompromi dengan korupsi.

Ruhut mengatakan, alasan ini juga yang akhirnya membuat dia mundur dari DPR pada 2016 lalu. Ia lebih memilih fokus untuk menjadi tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang saat itu maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Namun, Ruhut harus menelan pil pahit karena pasangan tersebut kalah dari Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sebelum kasus Ruhut Sitompul ini, publik sempat dibuat gemas karena laporan terhadap Arteria Dahlan yang juga rasis terhadap suku Sunda tidak diproses secara hukum dengan dalih memiliki imunitas dewan. Masyarakat Sunda masih merasa memiliki piutang kepada politisi PDIP ini. Sementara Ruhut mengunggah konten yang bernada rasisme, bukan dalam kapasitas sebagai anggota dewan dan bukan dalam kerangka menjalankan tugas kedewanan.

Apakah Ruhut akan masuk bui seperti Ferdinand Hutahaean? Apakah, polisi akan memproses hukum atau sekedar basa-basi telah menerima laporan dari Pemuda Papua? Semua ini bergantung kepada tekanan masyarakat Papua yang dilecehkan dan kekuatan politik serta kemauan APH. Jika ketiganya mendukung proses hukum, maka nasibnya akan sama dengan Ferdinan Hutahaean. Namun, jika ketiganya mlempem, nasib kasusnya akan diperkirakan sama dengan kasus Arteria Dahlan. Dan ada kemungkinan lainnya, jika Ruhut masuk ke dalam area demontrasi, mungkin boleh jadi nasibnya akan sama seperti Ade Armando. Mungkin rakyat merasa sudah putus asa berharap hukum mampu menghadirkan kebenaran dan keadilan. Lalu, apakah benar rakyat akan mencari jalannya sendiri?

*) Pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila