Hari Ini, Mendagri Akan Melantik Lima Penjabat Gubernur di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri

Wie, otonominews.co.id
Kamis, 12 Mei 2022 | 08:16 WIB


Hari Ini, Mendagri Akan Melantik Lima Penjabat  Gubernur di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian

JAKARTA, (otonominews) – Hari ini, Kamis (12/5/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melantik Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua Barat.

Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya, pelantikan kelima Pj gubernur itu dilaksanakan di Ruang Sasana Bhakti Praja di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

 “Bapak Mendagri Tito Karnavian akan melantik 5 pj gubernur,” kata dia.

Dari daftar 5 nama terlihat ada nama Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, yang akan menjabat Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, akan menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Kemudian, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri, Komjen (purn) Paulus Waterpauw, akan menjabat Pj Gubernur Papua Barat.

Berikut ini daftar lengkap 5 penjabat (pj) gubernur yang akan dilantik besok:

1. Pj Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten)

2. Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM)

3. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri)

4. Pj Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga)

5. Pj Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri).

Seperti diketahui, Penjabat gubernur yang telah dilantik memiliki tugas dan kewenangan kepala daerah sebagaimana amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penjabat gubernur harus segera membangun komunikasi yang intensif dengan DPR PB serta seluruh pimpinan OPD, agar pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah dapat mewujudkan pengembangan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penjabat Gubernur bukanlah pejabat politik, sehingga harus memiliki kemampuan lebih serta keleluasaan dalam mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara dan jajaran TNI/Polri dalam Pemilu 2024.

Selain itu, Penjabat gubernur harus mampu berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Diketahui, Sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 ini. Dari data tersebut, sebanyak 49 kepala daerah masa jabatannya berakhir pada Mei 2022. Lima di antaranya merupakan Gubernur.