Gubernur Khofifah Tegaskan ASN Jatim Tidak Terapkan WFH

Hen, otonominews.co.id
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:10 WIB


Gubernur Khofifah Tegaskan ASN Jatim Tidak Terapkan WFH
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai memimpin apel pertama setelah libur lebaran 2022.(ist)

SURABAYA (Otonominews) - Ratusan Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengikuti apel perdana pasca libur lebaran Idul Fitri 2022. Apel dipimpin oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di halaman Kantor Gubernur Jatim, Senin (9/5/2022).

Gubernur dalam arahannya menyampaikan, Pemprov Jatim tidak menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, usai Lebaran 1443 Hijriyah atau 2022. 

Ini berbeda dengan usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo agar ASN bekerja dari rumah atau WFH selama seminggu setelah puncak arus balik pada 8 Mei 2022.

Pasalnya, menurut Khofifah, Jawa Timur bukan wilayah tujuan balik setelah lebaran, sehingga tidak ada relevansinya jika harus menambah hari libur maupun WFH bagi ASN. Berbeda dengan wilayah Jakarta, yang menjadi tujuan arus balik.,

"Relevansinya untuk Jawa Timur kan nggak ada kawan kawan, jadi kalau kemarin itu (WFH) untuk mengatur traffic dari Jawa ke Jakarta supaya tidak pada saat yang sama menumpuk ya," ujarnya.

Selain itu, Khofifah mengingatkan para ASN Pemprov Jatim agar lebih peka terhadap permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Seperti pada kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi pada hewan ternak di beberapa wilayah di Jatim.

"Saat ini Pemprov Jatim masih dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh sektor terkait langkah pencegahan," katanya. 

Bahkan, pihaknya telah meminta kepada Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair) dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) untuk menerjunkan tim sebanyak mungkin menangani kasus tersebut.

Sehingga, penyebaran PMK tidak semakin meluas. "Masalah PMK ini sangat penting dikomunikasikan ke masyarakat mengingat semakin dekatnya momen Hari Raya Idul Adha," terangnya.

Maka dari itu, orang nomor satu di Jatim itu berharap agar seluruh ASN Pemprov Jatim sigap dalam upaya konfirmasi. Tidak hanya dari Dinas Peternakan, Pertanian, Kesehatan, dan Perdagangan, namun instansi lainnya diminta punya kepedulian yang sama.

"Jadi semisal ada yang ditanya, sebaiknya bisa menjawab. Paling tidak merujuk pada Posko Terpadu penanganan PMK hewan ternak," perintahnya.

Mengenai kondisi arus balik mudik Lebaran di Jatim, Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyebut bahwa pihaknya telah berkordinasi dengan berbagai pihak lintas sektor demi kelancaran arus lalu lintas.

"Koordinasi lintas sektor masih dan akan terus kita lakukan, mengingat arus balik masih akan terjadi dalam waktu tiga hari ke depan setelah lebaran ketupat," ujarnya.