Praktisi Hukum: Bukan Prematur, Penetapan Rahmat Effendi sebagai Tersangka Penuhi Unsur Melawan Hukum

hen, otonominews.co.id
Senin, 17 Januari 2022 | 08:57 WIB


Praktisi Hukum: Bukan Prematur, Penetapan Rahmat Effendi sebagai Tersangka Penuhi Unsur Melawan Hukum
Praktisi Hukum, Bambang Sunaryo.(ist)

BEKASI (Otonominews) - Praktisi  hukum Kota Bekasi, Bambang Sunaryo menanggapi pernyataan kuasa hukum mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE), tersangka kasus dugaan suap yang kini ditahan KPK. 

Salah satu pengacara tersebut menyatakan bahwa penetapan Rahmat Effendi sebagai tersangka oleh KPK adalah prematur. 

Menanggapi pernyataan itu, Bambang justru heran dan menanyakan, mana yang disebut prematur.

Menurut Bambang penetapan itu sudah memenuhi unsur. Artinya, KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai Tersangka bukannya asal-asalan, tapi sudah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai kekuatan hukum.

"Darimana prematurnya? Lembaga sebesar KPK menetapkan seorang pejabat sebagai tersangka tidak mungkin asal-asalan. Pasti sudah dengan pertimbangan ada unsur melawan hukum," ucap Bambang.

Ia menjelaskan, yang mendorong KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka adanya unsur pejabat yang diduga melakukan tindakan korupsi suap dengan pihak swasta. Kemudian, kata dia, juga ada keuangan Negara yang dirugikan.

"Unsurnya, ada pejabat dalam hal ini Rahmat Effendi adalah seorang walikota atau kepala daerah, kemudian unsur melawan hukum, ada dugaan suap menggunakan uang APBD yang artinya merugikan keuangan negara," jelasnya.

Bambang menyarankan, sebaiknya pengacaranya Rahmat Effendi dalam melakukan pembelaan, diajukan saat sidang di Pengadilan nanti. 

"Kalau mau mengajukan pembelaan, silahkan nanti di sidang pengadilan. Bukan dengan melempar opini ke publik begitu," katanya.

Bambang juga menyarankan sebaiknya pengacara tersebut juga introspeksi diri dengan apa yang sudah dilakukan oleh yang dibelanya.

"Introspeksi aja dulu. Kalau memang merasa ada ketidakadilan, silahkan melakukan upaya praperadilan," tutupnya.

Untuk diketahui, Rahmat Effendi, mantan Wali kota Bekasi terkena Operasi Tangjap tangan (OTT) pada Rabu (5/1) lalu, bersama belasan orang terdiri dari PNS Pemkot Bekasi dan pihak swasta. Kemudian KPK pun menetapkan politisi Golkar itu sebagai tersangka.

pengacara mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Naufal Al-Rasyid menilai sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya prematur.

Naufal mengatakan, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi dalam pasal 11, pasal 12 huruf a kecil, pasal 12 b, pasal 12 f dan pasal 12 B (besar).

"Jadi kalau kita sebagai kuasa memberikan tanggapan maka kami melihat ini sebenarnya dalam konstruksi yang sangat prematur," kata Naufal di Bekasi.

KPK kata dia, belum tuntas dalam membuat konstruksi penilaian dalam menetapkan pasal yang disangkakan ke Rahmat Effendi.

"Karena memang kalau dilihat konstruksi yang di buat KPK, maka kami melihat ada penilaian analisis alat bukti yang tidak tuntas," jelasnya.