Ajak Kepala Daerah Optimalkan SDM

Ketum Korpri: ASN Terpengaruh Dengan Politik Pilkada di Daerah

Wie, otonominews.co.id
Minggu, 22 Agustus 2021 | 15:14 WIB


Ketum Korpri: ASN Terpengaruh Dengan Politik Pilkada di Daerah
Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh

JAKARTA,  (otonominews) -- Ketua Umum Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Ketum Korpri RI), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengajak kepala daerah 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk kian memantapkan professionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing daerah kerjanya.

Hal itu Zudan sampaikan saat berbincang-bincang di acara Podcast Kebangkitan Kembali Sains & Teknologi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan secara virtual oleh Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Minggu (22/08/2021).

Professionalisme ASN, menurut Zudan yang juga merupakan seorang pakar hukum tata negara, penting untuk ditekankan karena birokrasi di Indonesia menggunakan pendekatan ekosistem, yang mana salah satu  ekosistem dari birokrasi ASN adalah politik.

“Dalam ekosistem pemerintahan, ASN sangat terpengaruh dengan politik pilkada didaerah . Padahal ASN itu prinsipnya adalah professionalisme yang harus bekerja kapan pun, dimana pun, dan siapapun pemimpinnya,” ungkap Zudan.

Dalam hal ini, penanaman cara berpikir politis pada ASN tidak akan berdampak baik. Efektivitas dan keberlanjutan program kerja bagi kesejahteraan masyarakat akan terhambat bila ASN itu sendiri terdampak dinamika politik yang kerap berubah setiap 5 tahunnya.

“Kepala daerah dapat berubah 5 tahun sekali, namun ASN-nya relatif tetap. Oleh karena itu, saya mengajak para kepala daerah untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia ASN yang ada itu,” ajak Zudan.

“Jadi prinsipnya, seorang pemimpin itu tidak perlu selalu melakukan rotasi guna menciptakan tim yang sesuai keinginannya. Cukup dengan bagaimana melakukan cipta kondisi agar pegawai mau bekerja sama dan semakin profesional,” tambah Zudan yang juga pernah menjabat sebagai PJ. Gubernur Gorontalo selama 7 bulan pada periode 2016/2017.

Zudan pun merujuk pada pengalamannya mengisi kekosongan kepala daerah di Provinsi Gorontalo tersebut. Saat menjabat PJ. Gubernur Gorontalo, Zudan banyak melakukan diskusi dengan jajaran guna menyamakan persepsi dan frekuensi.

“Selama kurang lebih 7 bulan menjabat, saya optimalkan sumber daya yang ada. Diskusi dengan jajaran terus dilakukan guna mengatasi berbagai persoalan yang ada, mulai dari persoalan pangan, banjir, gangguan listrik, hingga persoalan stabilitas politik akibat demo-demo, dsb,” rinci Zudan.