Satpol PP DKI Minta Katagori Perusahaan Esensial dan Non Esensial Diperjelas

Hen, otonominews.co.id
Selasa, 20 Juli 2021 | 08:46 WIB


Satpol PP DKI Minta Katagori Perusahaan Esensial dan Non Esensial Diperjelas
Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia penertiban PPKM Darurat.(ist)

JAKARTA (Otonominews.co.id) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengakui, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penertiban PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat di lapangan. Diantaranya terkait perbedaan antara perusahaan esensial dan non esensial, yang dirasa masih sulit untuk dibedakan saat di lapangan.

Untuk itu, Satpol PP DKI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperjelas kategori perusahaan yang masuk dalam sektor esensial, kritikal, maupun di luar dua kategori tersebut.

Wakil Kepala Satpol PP Sahat Parulian mengatakan, hal itu penting supaya kerja jajarannya dalam menjalankan pelaksanaan PPKM Darurat di lapangan tak terkendala.

"Memang ada kendala juga di lapangan yang kami hadapi. Karena memang di lapangan, anggota kami sangat intens melakukan pengawasan pengendalian, apalagi instruksi menteri dalam negeri ada hal-hal yang esensial, non-esensial, kritikal, dan ini memang sedikit agak kesulitan di dalam implementasi di lapangan," kata Sahat dalam sebuah diskusi virtual, Senin (19/7).

Sahat mengaku telah menyampaikan permasalahan ini ke Kemendagri. Menurut dia, penjelasan mengenai sektor-sektor ini harus lebih rinci lagi.

"Memang sektor esensial maupun kritikal kalau kami lihat masih terlalu luas, terlalu makro. Sementara kita di level pelaksana di lapangan ini (butuh) lebih rinci lebih detail, sehingga perlu disempurnakan," ujar dia.

Ia mencontohkan soal operasional bengkel mobil maupun motor. Menurut dia, petugas Satpol PP di lapangan kebingungan saat hendak menindak lokasi tersebut.

Sahat mengatakan, bengkel belum masuk dalam kategori sektor esensial, kritikal, ataupun di luar dari sektor tersebut.

"Nah ini di lapangan ternyata memang banyak. Ini kami tidak ingin berbeda pandangan dengan teman-teman wilayah kota di dalam mengambil penindakan," ujar dia.

Oleh sebab itu, ia memohon agar Kemendagri memasukkan penjelasan sektor-sektor tersebut dalam revisi instruksi mendagri berikutnya.

"Sehingga, di lapangan kami tidak debatable, karena adanya sektor yang masih terlalu global kalau kita melihat kepada instruksi menteri dalam negeri. Ini sedang berproses, mudah-mudahan ada revisinya, sehingga memudahkan kami untuk kegiatan di lapangan," tutur Sahat.