Cegah Penularan Covid-19, Daerah Penyangga Ibukota Diminta Tekan Mobilitas Warga

Hen, otonominews.co.id
Rabu, 16 September 2020 | 07:46 WIB


Cegah Penularan Covid-19, Daerah Penyangga Ibukota Diminta Tekan Mobilitas Warga
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito
JAKARTA (Otonominews)  - Seiring dengan penerapan PSBB di ibu kota Jakarta, daerah penyangga disekitarnya diminta untuk menekan mobilitas warganya.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, daerah penyangga berkontribusi terhadap kepadatan masyarakat di wilayah DKI.

Untuk itu, kata Wiku, upaya pembatasan oleh pemerintah daerah sekitar juga diperlukan.

Wiku menjelaskan, sinergitas antardaerah merupakan kunci mencapai hasil optimal intervensi penanganan virus Corona.

"Kami ingin menyampaikan perlunya sinergitas antar daerah terutama yang bersebelahan. Dalam hal ini contoh yang perlu kita perhatikan bersama adalah daerah-daerah penyangga di seputar DKI Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik kota maupun kabupaten," kata Wiku, Selasa (15/9/2020).

"Agar pemerintah daerah betul-betul dapat menekan kasusnya, menekan mobilitas penduduk, agar potensi penularannya dapat dicegah," kata Wiku.

Diketahui, dengan diberlakukannya kembali PSBB di DKI Jakarta sejak 14 September kemarin, sejumlah aktivitas ekonomi dan sosial yang semula sudah dilonggarkan kini kembali dibatasi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sepenuhnya mengembalikan PSBB seperti pada periode 10 April 2020 hingga 4 Juni 2020.

Sebelumnya, dalam pembukaan rapat rerbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020), Presiden Joko Widodo menekankan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak buru-buru menutup suatu wilayah untuk mengendalikan virus Corona. 

Presiden meminta sebelum membuat kebijakan, Pemda agar lebih dahulu memperhatikan data sebaran virus Covid-19, karena menurut Jokowi, data sebaran Covid-19 dapat menjadi modal untuk melakukan intervensi berbasis lokal.

“Strategi pembatasan berskala lokal, baik itu di tingkat RT RW, di tingkat desa, di tingkat kampung, sehingga penanganan lebih detail dan bisa lebih fokus,” kata Jokowi.