Bupati Boltim Sehan: Ngapain DPD Usul Penundaan Pilkada, Lebih Baik Fokus Penguatan Otonomi Daerah

Ar, husnie, otonominews.co.id
Selasa, 15 September 2020 | 08:24 WIB


Bupati Boltim Sehan: Ngapain DPD Usul Penundaan Pilkada, Lebih Baik Fokus Penguatan Otonomi Daerah
Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Landjar
BOLTIM (otonominews) -- Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Landjar mengkritik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang usul penundaan Pilkada 

Menurutnya, DPD tidak usah mengurusi soal covid-19 dan penundaan Pilkada. 

Lebih baik DPD fokus mengajukan perubahan-perubahan pasal terkait kewenangan pemerintah daerah yang tadinya di kabupaten kota ditarik ke provinsi. 

"DPD itu menjadi motor untuk memperbaiki beberapa undang-undang terutama undang-undang pemerintahan daerah. Ada beberapa pasal kewenangan pemerintahan daerah ditarik ke provinsi. Itu sangat tidak rasional," ujar Sehan kepada otonominews, Senin (14/9/2020).

Hal ini yang membuat hambatan pembangunan di daerah. Contoh satu daerah kabupaten kota itu luasnya terintegrasi dengan laut. Ada dua undang-undang yang terkait dengan laut atau kepemilikan pemerintah daerah dicabut ke provinsi.

Undang-undang no 27 tentang pantai pulau-pulau kecil ditarik ke provinsi. Kemudian undang-undang tentang ke pelayaran, undang-undang ke perikanan ditarik ke provinsi.

"Akibatnya di daerah tidak ada lagi kekuasaan di laut. Luas satu daerah itu mencakup dengan laut ini kontradiksi. Itu saja yang diperbaiki," katanya.

Sehan menerangkan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan provinsi. Kedua adanya tanbahan undang-undang no 15 tentang penyempurnaan. Kemudian undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Banyak sekali yang kontradiksi. 

"Bayangkan satu desa itu diurus tiga kementerian. Ada menteri keuangan, menteri dalam negeri dan menteri desa. Ini kan yang jadi repot di kampung-kampung.  Seharusnya itu diperbaiki," tegasnya.

Sebaiknya, kata Sehan, urusan kepemerintahan dari kementerian dalam negeri sampai ke desa. Urusan keuangan itu menteri keuangan tidak ada lagi menteri desa. 

Jadi kalau urusan kepemerintahan itu urusan kemendagri ke gubernur, ke bupati, ke camat, ke kepala desa. Jangan ada menteri desa lagi. Urusan keuangan wewenang menteri keuangan bukan menteri desa. Itulah yang menjadi tumpang tindih. 

"Bayangkan saja hanya urusan rumah ada menteri PUPR tapi menteri lain juga mengurusi rumah. Ini kan tumpang tindih. Akhirnya uang kita tidak terarah dan tidak efektif serta tidak efisien. Karena satu pekerjaan menuntaskan persoalan di rakyat itu ada beberapa program kementerian yang berbeda formulasinya. Seharusnya satu masalah satu menteri, biar terkoordonir dengan baik," ucapnya.

Dia berharap DPD  yang mengusulkan memperbaiki hal-hal itu ketimbang masalah pilkada yang sudah jalan. Contoh nya undang-undang no 4 tahun 2009 tentang minerba. Perubahan undang-undang no 1 tahun 1967 tadinya ada di pemerintah kabupaten kota. "Kecuali wilayah tambang itu ada di dua kabupaten itu tidak masalah provinsi yang mengambil alih. Semuanya ditarik ke provinsi," katanya.

Sementara, lanjutnya, undang-undang no 32 tentang lingkungan hidup tetap kewenangan bupati dan walikota. Menurutnya ini kontradiksi. Satu masalah lingkungan yang berkaitan erat dengan penambangan itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Tapi ijin penambang nya ada di provinsi. 

Begitu juga undang-undang no 41 tentang kehutanan ditarik menjadi kewenangan provinsi. "Masalah hutan masalah lingkungan. Urusan lingkungan ada di kabupaten kota. Ini kok jadi dualisme. Hal-hal inilah yang harus diperbaiki oleh DPD mengusulkan kepada DPR RI," tegasnya.

Sebagai lembaga yang punya kewenangan melakukan perubahan, terang Sehan, mereka berkoordinasi melihat undang-undang yang tumpang tindih untuk diperbaiki lebih simple. 

Terkait pilkada seharusnya menteri kesehatan yang banyak tampil karena mereka yang banyak tahu tentang kesehatan dari sisi Covid ini. "Jangan ditanya kepada yang bukan ahlinya. Semuanya bicara tentang Covid padahal kita bukan ahlinya," tuturnya.

DPD sebagai perwakilan daerah, lanjutnya, kembali memperkuat otonomi itu. Kewenangan itu harus banyak di kabupaten kota. Karena semua persoalan itu ada di kabupaten kota. Karena rakyat itu ada di kabupaten kota. 

"Nah itu yang diperkuat regulasinya. Karena kita ini bupati dan walikota komandan kompi yang ada digaris depan dalam pertempuran. Logika nya kita sudah pegang senjata tapi pelurunya tidak dikasih. Para bupati dan walikota ini lagi perang untuk menempatkan persoalan ditengah masyarakat. Tapi amunisinya tidak dikasih. Kita tunggu aba-aba untuk menembak tapi tidak pernah ada aba-aba. Justru tiba-tiba yang nembak dari belakang, kita kena tembak," ujarnya.

Padahal, kata Sehan, musuh itu ada ditengah kabupaten kota. Musuh kemiskinan, musuh kesehatan, musuh keterbelakangan itu ada di kabupaten kota. Tapi yang pegang senjatanya ada di pusat dan provinsi. Kita yang didepan ini pegang pancingan. Harusnya regulasi tentang otonomi daerah itu diperkuat. Makanya saya berharap kepada ahli hukum, saya memohon kepada Yusril Ihza Mahendra, Refli Harun termasuk yang menjadi koki awal undang-undang nob22 tentang otonomi Prof. Dr. Ryaas Rashid dan Prof Djo bertanggung jawab. 

"Mereka yang merancang undang-undang no 22 yang belum tuntas itu. Dirubah menjadi uu 32 sekarang dirubah lagi menjadi undang-undang no 23. Itu yang dipertajam. Karena semangat reformasi itu otonomi daerah,"


ARTIKEL TERKAIT