PDIP Kukuh Pilkada Sesuai Jadwal Dengan Protokol Covid-19 Ketat

Hen, otonominews.co.id
Selasa, 15 September 2020 | 07:30 WIB


PDIP Kukuh Pilkada Sesuai Jadwal Dengan Protokol Covid-19 Ketat
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
JAKARTA (Otonominews) ‐ Agenda Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember tahun ini, banyak menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menginginkan Pilkada ditunda, mengingat penyebaran virus Covid-19 saat ini masih tinggi. Namun disisi lain, banyak pula pihak yang menginginkan hajat demokrasi memilih kepala daerah itu tetap dilangsungkan sesuai jadwal.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) salah satunya yang bersikukuh mendukung rencana pemerintah menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember, meski kasus positif Covid-19 di Indonesia kian meningkat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Pilkada tetap berjalan, namun hal yang harus dilakukan adalah memperketat penerapan protokol Covid-19. Hasto juga mengungkapkan bahwa sudah ada harapan penemuan vaksin untuk virus asal Wuhan China itu.

"Maka untuk itu, mengingat Pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen tanggal 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah Pilkada tetap tanggal 9 Desember," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (14/9).

Hasto menuturkan masyarakat Indonesia cenderung mengikuti teladan pemimpinnya. Sehingga penting bagi partai politik mengusung kandidat yang bisa memberi teladan di tengah pandemi.

Dia mengklaim jika Pilkada ditunda, justru akan menimbulkan dampak negatif. Hasto menyoroti risiko politik yang muncul jika tak kunjung ada kepala daerah untuk periode lima tahun ke depan.

"Jika Pilkada ditunda, maka akan ada risiko politik. Sebab penundaan akan menciptakan ketidakpastian yang baru," ujarnya.

Hasto meyakini Indonesia bisa menuntaskan Pilkada di tengah pandemi. Ia melihat beberapa negara mampu menggelar pemilu di saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Sri Lanka saja berhasil di dalam menjalankan itu. Jadi maksud saya, mari kita penuhi ketentuan protokol pencegahan Covid tersebut," ucap Hasto.

Sementara update Covid-19 di Indonesia saat ini, tercatat 218.382 kasus positif Covid-19. Sebanyak 8.732 orang telah dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 155.010 orang sembuh.

Diketahui, desakan menunda Pilkada kembali mencuat setelah pelanggaran protokol Covid-19 secara massal pada masa pendaftaran. Bawaslu mencatat ada 316 kandidat di 243 daerah melakukan pelanggaran pada 4-6 September.

Sejumlah kalangan menuntut penundaan Pilkada. Bahkan sebuah petisi yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat di change.org telah ditandatangani 30.715 orang per Senin (14/9).