Apresiasi Keputusan Gubernur Jakarta, Doni: Anies Tidak Pernah Sebut PSBB Total, Hanya Diperketat

Hen, otonominews.co.id
Senin, 14 September 2020 | 06:36 WIB


Apresiasi Keputusan Gubernur Jakarta, Doni: Anies Tidak Pernah Sebut PSBB Total, Hanya Diperketat
Doni Monardo ApresiasiAnies Baswedan.(ist)
JAKARTA (Otonominews) - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB lebih ketat di wilayahnya mendapat apresiasi dari Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. 

Meski mendapat kecaman dari berbagai pihak namun Doni justru memuji langkah Anies yang akan dimulai hari ini, Senin 14 September 2020.

Respon positif terhadap keputusan Pemprov DKI Jakarta tersebut dungkap Doni pada talkshow yang disiarkan Youtube BNPB, Minggu (13/9/2020).

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah bijaksana memilih opsi tetap kesehatan tetapi juga mempertimbangkan masyarakat yang memang memerlukan aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya 

Menurut Doni, sedari awal, Pemprov DKI Jakarta belum pernah mencabut PSBB.

"Jadi, sepanjang waktu sampai dengan sekarang ini adalah ya PSBB. Dan PSBB ya PSBB. Nggak ada istilah lain selain PSBB," ujarnya.

Jenderal Bintang tiga Eks Danpaspampres ini menjelaskan, bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, pemerintah hanya mengenal empat opsi. Mulai dari karantina rumah, karantina rumah sakit, hingga karantina wilayah yang dikenal dengan sebutan lockdown.

Selama lockdown, menurut Doni, diwajibkan untuk memberikan makan dan kebutuhan dasar lainnya kepada masyarakat termasuk kepada hewan peliharaan. Pemerintah memutuskan tidak melakukan itu sehingga lebih memilih PSBB.

"Selama status kekarantinaan kesehatan ini masih dalam koridor Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, itu maka kita seluruhnya dalam kondisi harus taat kepada UU Nomor 6 Tahun 2018. Jadi DKI sekali lagi tidak pernah mengubah status, selalu PSBB," kata Doni.

"Karena apa, sebelum ada keputusan yang diambil oleh bapak gubernur DKI, beliau juga konsultasi kepada saya. "Bagaimana kira-kira pendapat Pak Doni?" Saya bilang "Pak gubernur statusnya masih merah, artinya merah ini adalah risiko tinggi, jadi jangan dikendorkan"."

Karena statusnya sama, lanjut Doni maka sekarang tinggal implementasi dari peraturan di lapangan. Untuk PSBB jilid II, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan Minggu (13/9/2020).

"Jadi kalau kemarin implementasi dari aturan itu cenderung agak dilonggarkan, nah sekarang agak diketatkan, tetapi ingat tidak ada perubahan status ya. PSBB ya PSBB, bukan karantina wilayah atau lockdown. Kalau karantina wilayah atau lockdown baru pelarangan," kata Doni.

Doni menekankan bahwa Anies tak pernah menyebut PSBB total untuk wilayah DKI Jakarta.

"Saya selalu berkonsultasi, saya berkomunikasi terus dengan Pak Anies. Pak Anies juga sering menghubungi saya jadi tidak ada yang polemik tuh tidak ada ya. Saya juga mohon bantuan nih kepada teman-teman semua nih terutama kawan media, Pak Anies itu tidak pernah menyebutkan PSBB total, saya ulangi lagi, saya ikuti perkembangannya Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total," kata Doni.

Terkait kebijakan, kata Doni, konsep pemerintah pusat pun memiki tahap pra kondisi dengan simulasi.

Doni mencontohkan simulasi itu bisa dilakukan dalam pembukaan bioskop. Namun, kata Doni, hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini mengingat grafik angka konfirmasi positif virus Corona di DKI tinggi.

"Jadi kalau ada bioskop yang dibuka ya, perlu dimulai, perlu ada sosialisasi kan, ternyata kan sekarang tidak mungkin ya, bioskop dibuka, tidak mungkin kasusnya lagi tinggi," imbuh Doni.

Selain itu, dalam pra kondisi juga harus ditentukan waktu yang tepat. Berikut dengan bidang yang menjadi prioritas pertama ketika dibuka.

"Kedua adalah timing, kapan waktunya. Yang ketiga adalah prioritas bidang apa yang menjadi prioritas yang harus dibuka," tuturnya.