Menkopolhukam: Penundaan Pilkada Sampai Pandemi Covid-19 Berakhir, Tidak Rasional

Hen, otonominews.co.id
Minggu, 13 September 2020 | 11:18 WIB


Menkopolhukam: Penundaan Pilkada Sampai Pandemi Covid-19 Berakhir, Tidak Rasional
Menkopolhukam Mahfud MD.(ist)
JAKARTA (Otonominews) ‐ Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD bicara tentang opsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar Desember mendatang.

Dalam diskusi virtual, Mahfud menyampaikan, dirinya menilai penundaan pelaksanaan Pilkada hingga pandemi covid-19 berakhir, tidak rasional. Karena sampai saat ini pandemi Covid-19 belum ada yang tahu kapan berakhirnya.

"Kalau covid selesai nggak ada yang tahu, kapan selesainya. Lalu, 270 Pemda, harus diangkat plt di mana ada negara, pemerintah daerahnya 270 harus plt. karena nunggu covid, kan tidak benar juga," tutur Mahfud, Sabtu (12/9) malam.

 

"Oleh sebab itu, kita enggak rasional kalau usul menunda Pilkada hanya karena nunggu selesai covid buang tidak jelas juga kapannya," imbuh Mahfud. 

 

Mahfud pun mengingatkan, ketika pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda Pilkada hingga 9 Desember, situasinya tidak dengan saat ini.

"Prediksinya selalu berubah. Dulu kan ada yang mengatakan wah itu Mei sudah selesai. Itu sudah perhitungan matematis dari kampus. Sesudah itu enggak jadi lagi. Itu kira-kira Juli, Agustus, enggak jadi lagi. September malah makin muncak, makin muncak, enggak jelas," ucapnya. 

Oleh sebab itu, Mahfud meminta semua pihak untuk mengikuti proses yang selama ini telah berjalan dan diputuskan oleh pemerintah. Ia meyakini, tak ada prediksi mengenai covid-19 yang meyakinkan. 

Usulan penundaan Pilkada Serentak sudah bergulir dari beberapa pihak.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak yang meminta agar Pilkada ditunda adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang meminta pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu menghentikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 karena berpotensi melanggar HAM.

Kemudian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan karibnya, meminta pemerintah agar tidak ngotot menggelar Pilkada di 2020 bila laju penyebaran covid-19 masih riskan. 

Bamsoet meminta pemerintah mestinya lebih memprioritaskan kesehatan masyarakat ketimbang memaksakan pesta demokrasi lima tahunan itu. 

Begitu pula  Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi. Dia menekankan pihaknya menolak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Ia meminta pemerintah menunda pilkada hingga 2021 nanti.

"DPD RI melalui Komite I meminta pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya," katanya.