Penyebaran Covid-19 Tak Terkendali, Komnas HAM Minta Pilkada Serentak Ditunda

Hen, otonominews.co.id
Minggu, 13 September 2020 | 09:04 WIB


Penyebaran Covid-19 Tak Terkendali, Komnas HAM Minta Pilkada Serentak Ditunda
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Hairansyah.
JAKARTA (Otonominews) - Sejumlah pihak meminta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang dijadwalkan 9 Desember mendatang ditunda, mengingat penyebaran virus Covid-19 hingga saat ini sulit dikendalikan. 

Setelah sebelumnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengungkapkan usulannya terkait penundaan Pilkada, kali ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyarankan hal yang sama.

Komnas pun beralasan, ancaman wabah pandemi virus corona atau Covod-19 (Coronaviruse Disease 2019) masih nyata, dan belum terkendali. 

Usulan itu disampaikan sebagai rekomendasi tertulis Komnas HAM yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI. 

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Hairansyah memaparkan, setidaknya ada dua hal yang menjadi merekomendasi pelaksanaan Pilkada bulan Desember 2020 mendatang.

Pertama, Komnas HAM meminta KPU, pemerintah dan DPR RI menunda Pilkada. Setidaknya, menunda sampai situasi kondisi penyebaran covid-19 berakhir atau sudaha mampu dikendalikan.

Kedua, Komnas meminta agar seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi peserta Pilkada.

Hairansyah menyampaikan, pihaknya mengkhawatirkan apabila Pilkada yang melibatkan pengumpulan massa, maka akan memperbesar potensi penyebaran Covid-19.

"Selanjutnya, memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon Pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak," bunyi rekomendasi Komnas HAM.

Hairansyah menjelaskan, selain memperhatikan data Satgas Pengendalian Covid-19, Komnas HAM juga memperhatikan data empirik, diantaranya adanya 59 calon yang dikonfirmasi positif terpapar Covid-19 setelah menjalani tes usap atau tes swab. 

Apabila pelaksanaan Pilkada tetap berjalan, menurut dia, dikhawatirkan penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali. 

Dikatakan, penundaan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan Perserikan Bangsa-bangsa tentang Policy brief on election Covid-19 bahwa pemilu menjadi suatu hal yang penting.  "Namun harus lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan publik dengan menimbang pada keadaan darurat yang terjadi saat ini," ujar Hairansyah.

Contoh kasus menjadi catatan khusus Komnas HAM, adalah munculnya klaster positif Covid-19 terhadap petugas penyelenggara Pilkada, setelah dilakukan pemuktahiran data pemilih pada saat melakukan test rapid hasilnya reaktif.

Komnas HAM menganggap, pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan,belum diterapkan secara maksimal dan dilanggar. Sampai saat ini, Bawaslu mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan selama proses pendaftaran calon.

Sementara Ketua KPU Arief Budiman menanggapi rekomendasi tersebut, mengatakan, KPU akan  membahas masukan terbaru Komnas HAM itu. 
 "Nanti akan kita bahas, kan bukan hanya KPU yang nanti akan terlibat dalam proses penentuan penundaan," kata Arief Budiman, akhir pekan lalu.

Diketahui, Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di 270 daerah, terdiri dari 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota. Tahapan pendaftaran pasangan calon dan prosesi pengecekan kesehatan pasangan calon sudah berjalan.

Data resmi dari pemerintah, www.covid19.go.id sampai hari ini, kasus Covid terus menunjukkan peningkatan sebaran.

Provinsi DKI Jakarta mulai Senin pekan depan, memberlakukan kembali status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Total.