Gembong Nilai PSBB Total Gubernur Anies Tak Memberikan Solusi Hadapi Covid-19

Husnie, otonominews.co.id
Sabtu, 12 September 2020 | 13:31 WIB


Gembong Nilai PSBB Total Gubernur Anies Tak Memberikan Solusi Hadapi Covid-19
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (int)
JAKARTA (otonominews)‐‐ Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengkritisi rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total atau ketat oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

PSBB yang dilaksanakan Pemprov DKI dinilai tak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19. Rencana kebijakan tersebut justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta.

"Hentikan dan batalkan rencana PSBB Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta. Karena menghentikan aktivitas masyarakat akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk. Terlebih sejak awal penerapan PSBB, Pemprov DKI tak memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Menurut Gembong, cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditentukan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di Jakarta yang dikomandoi Pemprov DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid-19 di seluruh lapisan dan jenjang. 

"Persoalannya, hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total, tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik. Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat," sambung Gembong.

Dia menilai Pemprov DKI belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama, sehingga kembali menerapkan PSBB tidak akan memperbaiki faktor kesehatan, sementara biaya sosial masyarakat semakin meningkat. "Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," imbuhnya.

Gembong menyatakan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona oleh pemerintah DKI dan masyarakat yang dikomandoi oleh Pemda DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid-19 di seluruh lapisan dan jenjang.

“Kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikordinasikan atau dikomunikasikan serta masukan dari ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan,” katanya.

Untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini, tambah Gembong, Anies dituntut sungguh-sungguh berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan. Kebijakan penerapan PSBB total di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid-19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai politisi.

“Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jikalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB Total tak akan membuahkan kondisi yangg lebih baik, bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat,” lanjutnya.

Gembong pun mengingatkan, dinamika perekonomian tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.

Gembong juga mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,449 T dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020, yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instan.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB penuh, dari semula PSBB transisi pada Senin, 14 September 2020.

Keputusan Anies untuk menerapkan kembali PSBB juga didasari sejumlah hal. Di antaranya mengenai proyeksi rumah sakit rujukan di Jakarta tidak akan sanggup bertahan hingga 17 September 2020.

Diketahui, kasus positif covid-19 di DKI per Jumat (11/9) mencapai 51.635, dengan 39.128 sembuh dan 1.368 meninggal.


ARTIKEL TERKAIT