Kejagung Pastikan Kasus Gratifikasi Jaksa Pinangki Tidak Diambil Alih KPK

Husnie, otonominews.co.id
Sabtu, 12 September 2020 | 08:30 WIB


Kejagung Pastikan Kasus Gratifikasi Jaksa Pinangki Tidak Diambil Alih KPK
Dirdik Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah
JAKARTA (otonominews) -- Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menegaskan kasus gratifikasi yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari dipastikan  tidak diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang masuk pusaran Djoko Tjandra tersebut, katanya, masih tetap ditangani Kejagung.

"Tidak dilimpahkan ke KPK. Jangan berandai-andai (soal kasus Pinangki digarap bersama KPK dan Kejagung). Kasus Pinangki sudah hampir selesai. Nah nanti pengembangannya akan didiskusikan dengan KPK," kata Febrie Adriansyah, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2020).

Febrie menyebut, meskipun kasus ini tetap ditangani Kejagung, pihaknya masih membuka pintu bagi KPK jika ada perkembangan kasus yang terungkap pada persidangan nanti.

"Yang jelas kita terbuka, kita sampaikan bahwa ini kan tidak selesai di sini, di persidangan, nanti kita lihat ini keterangan Pinangki, Djoko Tjandra. Jika ada alat bukti yang terungkap di persidangan ya kan, melibatkan orang lain akan kita tindak lanjuti," kata Febrie.

Febrie menerangkan, pengambil alihan kasus diatur dalam perundangan dengan sejumlah syarat. Namun hingga saat ini, kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa MA dengan 3 tersangka, yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya masih akan ditangani Kejaksaan Agung.

Febrie enggan berandai-andai dalam penanganan kasus Pinangki itu dikerjakan bersama antara Kejagung dengan KPK, atau nantinya diambil alih oleh lembaga anti rasuah untuk menjerat pihak lain yang diduga terlibat permufakatan jahat pengurusan fatwa MA. "Saya nggak berandai-andai, Pinangki sudah hampir selesai," tegasnya.

Sementara itu, usai gelar perkara bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2020), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan saat ini KPK tidak mengambil kewenangan untuk menangani kasus jaksa Pinangki. Dia menyebut kasus ini akan terus dikembangkan.

"Intinya, KPK punya kewenangan itu, tapi sampai saat ini belum atau tidak. Tapi nanti kalau ada pengembangan lain kita tunggu saja. Intinya, undang-undang memungkinkan," kata Ali.

Pihaknya menerima berbagai masukan dari KPK terkait penanganan kasus dugaan suap pengurusan PK dan permintaan fatwa ke MA yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terpidana cessie Bank Bali Joko Tjandra dan pengusaha Andi Irfan Jaya. Masukan itu diharapkan dapat menyempurnakan penyidikan yang dilakukan Kejagung sejauh ini.

"Banyak hal dan masukan dari KPK dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara ini untuk menjawab keragu-raguan dari sementara pihak kalau kita bisa mensinergikan penanganan perkara ini dengan baik. Kejaksaan telah mencatat beberapa hal masukan dari KPK dan itu akan menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara itu," kata Ali Mukartono 

Meski demikian, Ali Mukartono enggan membeberkan masukan yang disampaikan pimpinan KPK. Dikatakan, hasil penyidikan akan dibuka kepada publik saat proses persidangan nanti. "Saya tidak bisa menyampaikan apa materinya, karena itu tunggu nanti di Pengadilan," katanya.

Ali Mukartono menepis anggapan kasus Pinangki jalan di tempat lantaran tidak ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Apalagi mengingat jabatan Pinangki selaku Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung tak memiliki kewenangan untuk mengurus PK atau meminta fatwa ke MA.

Ali Mukartono menjelaskan, dalam menangani perkara berdasarkan alat bukti yang dimiliki, dan sejauh ini baru Pinangki, Joko Tjandra dan Andi Irfan Jaya yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. "Itulah sementara yang bisa dimintai pertanggungjawaban pada yang bersangkutan," katanya.


ARTIKEL TERKAIT