Soal PSBB Total, Zona Merah Pilkada dan Penyandang Disabilitas

Ketua MPR RI Respon Isu-isu Aktual Pekan Ini

Hen, otonominews.co.id
Sabtu, 12 September 2020 | 07:47 WIB


Ketua MPR RI Respon Isu-isu Aktual Pekan Ini
Ketua MPR RI Bambang Susetyo.
JAKARTA (Otonominews) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo merespon isu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Total yang bakal diterapkan di wilayah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo menyampaikan, dirinya berharap bila PSBB total diterapkan secara ketat, maka kebijakan tersebut sudah diperhitungkan secara masak-masak dan dapat menekan laju kasus penularan Covid-19 di Ibu Kota. Hal ini mengingat situasi penyebaran wabah covid-19 di Jakarta dinyatakan berada dalam kondisi darurat.

Bamsoet juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta tetap menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepala daerah penyangga Ibu Kota lainnya. Hal tersebut untuk dapat menyesuaikan kebijakan PSBB, salah satunya mengenai pembatasan akses masuk dan keluar wilayah Jakarta.

"Pemprov DKI diminta memperluas cakupan pengetesan, pelacakan dan perawatan yang difokuskan di wilayah DKI terutama zona-zona merah. Dengan begitu setiap ditemukan kasus baru dapat segara ditangani dengan cepat dan tepat guna memutus rantai penyebaran Covid-19," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap dampak dari diberlakukannya kembali PSBB ketat bagi masyarakat luas, khususnya pada sektor ekonomi yang harus dihentikan selama PSBB, dengan terus mengupayakan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak.

Kemudian yang terakhir, semua pihak agar turut berperan meningkatkan partisipasi publik dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19, khususnya penerapan protokol kesehatan, physical distancing dan stay at home mengingat partisipasi publik sangat berguna bagi pemerintah dalam memastikan efektivitas sebuah kebijakan.

Sedangkan terkait adanya 45 kabupaten/kota berstatus zona merah yang akan melaksanakan Pilkada 2020,  Ketua MPR RI Bamsoet adalah sebagai berikut: 

A. Mendorong pihak penyelenggara pilkada dan satuan Tugas/Satgas Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Daerah/Pemda dari 45 daerah yang berzona merah tersebut memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penularan covid-19 dan menghindari terbentuknya kluster di dalam Pilkada.

B. Mendorong pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri dan Komisi Pemilihan Umum/KPU, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus covid-19 di 45 daerah tersebut, dan daerah-daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada di seluruh Indonesia, agar apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, untuk dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendagri dan KPU, untuk tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan tahun 2020 apabila situasi cukup riskan, dikarenakan kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama.

D. Mendorong pemerintah mengevaluasi seluruh progres tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan sampai sejauh ini, dikarenakan banyaknya pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi pada masa proses tahapan pilkada sehingga perlu diambil sikap tegas dari awal apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya.

Bamsoet juga merespon soal minimnya akses untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Sebagai Ketua MPR RI menyikapi hal tersebut, maka akan melakukan beberapa hal berikut:

A. Mendorong pemerintah agar dapat melakukan strategi khusus dalam membuka dan memudahkan akses pekerjaan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya di tengah pandemi covid-19 yang semakin menambah tantangan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan maupu