Akan Ada 3 Wilayah Pemekaran Baru Di Papua

Mahfud MD: Otsus Tetap Berlaku di Papua dan Papua Barat, Tidak Perlu Diperpanjang

Husnie, otonominews.co.id
Jumat, 11 September 2020 | 18:28 WIB


Mahfud MD: Otsus Tetap Berlaku di Papua dan Papua Barat, Tidak Perlu Diperpanjang
Menko Polhukam, Mahfud MD (tengah)
JAKARTA (otonominews) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan narasi soal otonomi khusus Papua dan Papua Barat yang segera berakhir dan bakal diperpanjang. 

Mahfud menegaskan, tidak ada narasi perpanjangan otsus Papua. Menurutnya, otsus itu tetap berlaku dan tidak perlu diperpanjang.

"Narasi tersebut tidak tepat, sebab Otsus Papua dan Papua Barat tetap berlaku " ujar Mahfud usai menggelar rapat kerja dengan pimpinan MPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Mahfud menerangkan, dalam Undang-Undang 21 Tahun 2001 yang mengatur Otsus Papua dan Papua Barat, nantinya hanya akan dilakukan revisi terhadap beberapa pasal.

"Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu hanya akan direvisi Pasal 34, yaitu perpanjangan dana otsusnya, bukan otsusnya. Otsus tetap, undang-undang tidak perlu diperpanjang, tetap berlaku," kata Mahfud.

Kedua, lanjut Mahfud, revisi atau penegasan juga akan dilakukan terhadap Pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan menjadi lima provinsi. Dengan begitu akan ada tiga provinsi baru hasil pemekaran dari dua provinsi yang ada di Papua.

Ketiga, pihaknya sepakat  untuk mengefektifkan hubungan, Pemerintah akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua dalam program tersebut. Terdiri dari wakil rakyat dari Papua untuk mengkomunikasikan perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan yang mungkin belum jelas tentang berbagai isu dengan pemerintah.

Kaukus itu, kata Mahfud, akan mengkomunikasikan pelbagai perbedaan pendapat yang masih terjadi antara masyarakat Papua dengan pemerintah selama ini.

"Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah," kata Mahfud.

Mahfud juga memastikan akan ada 3 wilayah pemekaran baru di Papua. Sehingga nantinya total provinsi di Papua akan berjumlah 5 wilayah.

"Pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan sehingga menjadi 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pemekaran wilayah tersebut merupakan amanat dari Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. "Itu sudah amanat," kata Mahfud.

Terkait For Papua, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga menyatakan pemerintah kini tengah menyusun sebuah Instruksi Presiden (Inpres) agar pembangunan di Papua lebih terintegrasi dari semua sektor kementerian dan lembaga.

Nantinya pemerintah dapat menggunakan jaringan anggota For Papua sebagai mediator dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di Papua.

"Terutama terkait dengan dua isu, yaitu kelanjutan undang-undang otsus terkait dana otsus dan tata kelola yang harus lebih baik ke depan dan sasaran harus lebih jelas dan harus lebih mensejahterakan masyarakat Papua," ujar Bamsoet.

Dia menyatakan pemekaran Papua menjadi total 5 wilayah tersebut semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Papua. "Karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia," kata Bamsoet.

Bamsoet menyayangkan selama ini pembangunan di Papua hanya dijalankan pada sektoral masing-masing kementerian/lembaga tanpa adanya integrasi yang jelas.

"Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang kementerian  membangun ini ini, nanti terintegrasi sehingga pembangunan jelas nampak nyata," kata Bamsoet.


ARTIKEL TERKAIT