Jadi Warisan Yang Baik Presiden Jokowi

Perludem Dukung Pembentukan Partai Lokal Papua, Suarakan Isu Di Level Terbawah

Mawi, otonominews.co.id
Rabu, 26 Agustus 2020 | 05:28 WIB


Perludem Dukung Pembentukan Partai Lokal Papua, Suarakan Isu Di Level Terbawah
Dewan Perludem, Titi Anggraini

JAKARTA (otonomjnews) -‐ Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, kehadiran partai politik tingkat nasional sejauh ini akan meredam isu-isu di tingkat lokal. 

Karenanya, dia mendukung partai lokal yang bisa menyuarakan isu di level terbawah untuk berada di pemerintahan. Titi merujuk pada putusan MK tahun 2007 itu bahwa parpol lokal bukan suatu keistimewaan.

"Jadi jangan dimaknai partai lokal itu merujuk pada skema pembentukan parpol nasional karena itu lex generalis, sementara partai lokal itu lex specialis," kata Titi dalam diskusi daring dengan tema “Menimbang Pembentukan Partai Politik Lokal di Papua”, Selasa (25/8/2020).

Titi Anggraini menyatakan, Indonesia mengenal demokrasi elektoral asimetris atau tidak sama. Karena itu  pembentukan partai politik lokal di Papua memiliki pijakan yang kuat. Ada beberapa aturan yang bisa digunakan, antara lain, Pasal 18 ayat 4, Pasal 17 ayat 1, Pasal 28 D ayat 1 dan 3, serta Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Pasal 28 ini banyak dipakai sebagai basis untuk memberikan tindakan khusus sementara atau afirmasi dalam rangka mencapai keadilan,” ujar Titi Anggraini.

Titi meminta Pemerintah dan publik memaknai kehadiran partai lokal sebagai terobosan baru di Indonesia yang mengadopsi kesatuan tetapi menerapkan otonomi daerah.

"Dapat menjadi narasi yang betul-betul membangun penguatan sistem kepartaian, kepemiluan, dan pada akhirnya memperkuat Sistem Pemerintahan kita," jelas lulusan Universitas Indonesia (UI) itu.

Gagasan pembentukan partai lokal di Papua, sambungnya, bisa jadi warisan yang baik dari Presiden Jokowi untuk masyarakat setempat. Sekaligus meningkatkan kepercayaan bahwa Jokowi memang berkomitmen memajukan demokrasi.

"Semestinya di periode kedua ini bisa jadi legacy Pak Jokowi untuk Papua. Kalau mau dilihat secara lebih holistik, komitmen demokrasi Pak Jokowi untuk Indonesia," kata Titi.

Menurut Titi, gagasan pembentukan dan perizinan partai lokal Papua masuk dalam kontestasi politik bukanlah hal yang buruk. Partai lokal Papua juga berkaca dari keberadaan partai lokal di Aceh. 

Titi memaparkan ada satu aturan di Aceh yang menjadi patokan untuk pilkada nasional. Calon perseorangan itu awalnya hanya diperbolehkan di Aceh. Payung hukumnya UU Nomor 11 Tahun 2006.

"Pemilu asimetris di Aceh, membuat partai lokal bisa menerapkan syarat mampu membaca Alquran bagi para calon yang akan berkontestasi," terangnya.

Keistimewaan Aceh itu ada empat hal, yakni penyelenggaraan kehidupan beragam, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. 

Maka, menurutnya, pembentukan parpol di Papua dan daerah lain dimungkinkan. Keberadaan parpol lokal juga bisa menjadi solusi praktek politik berbiaya tinggi.

Ada empat daerah yang asimetris dari sisi sistem, mekanisme, dan aktor. DKI Jakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta. Di Aceh ada UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Di Papua sendiri ada UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

Dia menjelaskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta dimungkinkan dua putaran jika tak ada paslon yang memperoleh suara 50 plus 1. Selain itu, tidak ada pilkada untuk bupati dan walikota. Mereka diangkat oleh Gubernur.

Sementara itu, di D.I.Yogyakarta itu tidak ada pemilihan gubernur. Sementara itu ditilik dari sisi aktor, Aceh diperbolehkan ada partai lokal. “Perlakuan khusus ini untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,” ucapnya.

Kemudian, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah Lalu Ranggalawe menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Lalu ingin calon perseorangan boleh ikut dalam pilkada di provinsi lain.

MK pun mengabulkan gugatan tersebut. Sejak saat itu, pilkada-pilkada kerap diikuti oleh calon perseorangan walaupun syaratnya kian berat. “Calon perseorangan tidak eksklusif di Aceh,” ungkap Titi  menjelaskan putusan MK.

Titi menyatakan selama ini pintu untuk mendapatkan tiket pilkada itu bisa sampai tiga, yakni pengurus tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan dewan pimpinan pusat (DPP). “Parpol lokal akan memperkuat politik gagasan berbasis pendekatan programatik,” pungkasnya.

Masalah partai lokal Papua sudah pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. KPU Provinsi Papua tidak meloloskan Partai Papua Bersatu dalam tahap verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2019. KPU Papua menolak karena sejauh ini belum ada peraturan tentang partai politik lokal di Papua.

Pimpinan Partai Papua Bersatu merasa dirugikan karena tidak bisa mengikuti Pemilu, lantas mengajukan gugatan terhadap Pasal 28 ayat (1) UU 21 tahun 2001 ke Mahkamah Konstitusi pada 2019 lalu. Hingga saat ini, majelis hakim MK belum mengeluarkan putusan atas perkara tersebut.


ARTIKEL TERKAIT