Penerapan Ganjil-genap Di DKI Jakarta, Dinilai Menghambat Tugas Profesi Advokat

Husnie, otonominews.co.id
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:57 WIB


Penerapan Ganjil-genap Di DKI Jakarta, Dinilai Menghambat Tugas Profesi Advokat
Dr (C) Jamalludin, S.H., M.H
JAKARTA (otonominews) -- Sejak diberlakukannya kembali Ganjil-Genap di Jakarta, khususnya wilayah di jalan protokol pada tanggal 3 Agustus 2020 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan 13 peraturan bagi kendaraan yang bebas masuk di wilayah tersebut.

Hal ini guna mengatasi tingginya volume kendaraan sejak masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI penerapan sistem pembatasan mobil pribadi.

Menanggapi aturan Ganjil Genap yang kembali diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Organisasi Profesi Advokat HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) angkat bicara.

Melalui Pengurus Pusat Dr (C) Jamalludin, S.H., M.H., mengatakan, dengan ketentuan penerapan Ganjil-Genap di wilayah DKI Jakarta, dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan tugas profesi Advokat, sebagai Penegak hukum (Pasal 5 UU No.18 tahun 2003). 

"Untuk itu dalam menunjang pelaksanaan tugas profesi Advokat tersebut harusnya kami dapat diberikan pengecualian dari ketentuan Ganjil-Genap, dengan menunjukkan Kartu Advokat dalam menjalankan tugasnya,” ujar pria yang akrab disapa Jamal.

Profesi Advokat mempunyai mobilitas tinggi dalam menjalani pekerjaannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan.

"Oleh karena itu, kami memohon agar Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan secara bijak untuk memasukan Advokat sebagai pengecualian dalam pemberlakuan Ganjil-Genap, sebagaimana diatur Pasal 4 Pergub No 88 Tahun 2019," imbuhnya.

Adapun kendaraan yang dimaksud Pengecualian dalam pasal 4 Pergub No 88 Tahun 2019 sebagai berikut,

a. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;

b. kendaraan ambulans;

c. kendaraan pemadam kebakaran;

d. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;

e. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;

f. sepeda motor;

g. kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;

h. kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :

1. Presiden/Wakil Presiden;

2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan

3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.

i. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan Polri;

j. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

l. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas Polri; dan

m. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas Polri. 


ARTIKEL TERKAIT