KPAI: Kepala Daerah Tidak Membangun Sekolah Negeri, Jangan Dipilih Lagi

Hen, otonominews.co.id
Rabu, 05 Agustus 2020 | 19:08 WIB


KPAI: Kepala Daerah Tidak Membangun Sekolah Negeri, Jangan Dipilih Lagi
Komisioner KPAO Retno Listyarti.(ist)
JAKARTA Otonominews -  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti pentingnya sekolah negeri guna mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jalur zonasi.

Komisioner bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan, ia menilai, keberadaan sekolah negeri di daerah masih belum merata, sehingga membutuhkan kepedulian kepala daerah untuk menambah jumlah sekolah negeri.

Dengan meratanya keberadaan sekolah negeri, maka diharapkan siswa lebih mudah terserap ke sekolah negeri terdekat.

Retno mengatakan, kepala daerah yang tidak mampu meningkatkan pembangunan sekolah negeri tidak perlu dipilih kembali. Sebab, mereka sama saja menelantarkan hak pendidikan masyarakat.

"Menurut Saya ini bisa menjadi kampanye, daerah yang sekolah negerinya enggak nambah, maka sebaiknya kepala daerahnya enggak usah dipilih lagi, karena tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan pemenuhan hak atas pendidikan," kata Retno dalam Konferensi Video, Rabu, 5 Agustus 2020.

Dalam tiga tahun terakhir atau dalam periode 2017-2019, KPAI sendiri memonitor bahwa terdapat beberapa daerah yang meningkatkan kuantitas sekolah negeri. Salah satu yang paling signifikan adalah kota Tangerang.

 

"Ada daerah yang segera membangun sekolah negeri, ini tiga tahun pertama, Kota Bekasi tujuh SMP, Tangerang sembilan SMP, Pontianak satu SMA, Depok satu SMA, DKI Jakarta tujuh SMK," 

 

Apalagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Artinya keberadaan sekolah di setiap jenjang harus merata.
 
"Anak-anak yang tidak melanjutkan ke SMP atau SMA, ini karena tidak ada SMP atau SMA negeri paling dekat di wilayahnya, dia enggak punya uang kalau harus berangkat jauh, ini penting juga daerah-daerah membangun tambahan-tambahan sekolah negeri agar lama belajar itu semakin meningkat," tuturnya.

Jika kepala daerah tidak menambah jumlah sekolah negeri di kawasannya, maka hal ini juga akan membuat kesenjangan sosial semakin terlihat. Di mana kelompok masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan karena tidak mampu bersekolah, dan akhirnya memilih sekolah di swasta.

"Dengan membangun sekolah negeri ini maka lama belajar meningkat, hak pemenuhan pendidikan terpenuhi, SDM kita kelulusannya meningkat. Kami apresiasi kepada daerah untuk penambahan jumlah sekolah negeri," pungkas Retno.