Wakil Ketua DPRD DKI: Nadiem Makarim Lebih Baik Mundur, Daripada Terus Berdalih

Husnie, otonominews.co.id
Minggu, 02 Agustus 2020 | 08:01 WIB


Wakil Ketua DPRD DKI: Nadiem Makarim Lebih Baik Mundur, Daripada Terus Berdalih
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani
JAKARTA (otonominews) -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berencana akan mempermanenkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar online usai wabah Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengkritik wacana tersebut. Menurutnya, mustahil PJJ dipermanenkan, karena masih banyak PR yang harus diselesaikan terlebih dahulu,

"Mas Menteri yang saya banggakan, PJJ memang baik, tapi tidak untuk saat ini. Dengan Indonesia seperti sekarang, kita bisa terapkan metode lain," ujar Zita dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (1/8/2020).

Pandemi ini, sambungnya, memang bukan keinginan pemerintah, tapi solusinya ada di tangan pemerintah, tepatnya tangan Mendikbud. 

"Dibandingkan terus berdalih, kalau Mas Menteri berdalih terus, lebih baik Mas Menteri mengundurkan diri. Saya rasa itu lebih gentleman dan terhormat," kata Zita.

Zita menjelaskan, puluhan kota di Indonesia masih banyak yang tertinggal dan belum melek teknologi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lanjutnya, menyatakan penduduk Indonesia yang melek teknologi sekira 64,8 persen atau ada 92,99 juta penduduk Indonesia yang gagap teknologi. 

"Harusnya Mas Menteri paham dengan kondisi ini, Indonesia belum siap untuk PJJ seperti yang dijalankan selama ini. Mustahil PJJ dipermanenkan, masih banyak PR yang harus diselesaikan terlebih dahulu," cetusnya.

Zita ingin Nadiem datang langsung ke rumah-rumah penduduk melihat beratnya penerapan belajar online itu. Banyak anak yang tidak mampu membeli kuota internet. Alih-alih membeli kuota internet, uang untuk makan sehari-hari saja tidak cukup.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini memaparkan, ada 62 daerah tertinggal di Indonesia. Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan penduduk miskin bertambah menjadi 30,8 juta jiwa selama pandemi, 

"Indonesia ada 62 daerah tertinggal, Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan penduduk miskin akan bertambah menjadi 30,8 juta jiwa selama pademi," jelas Zita.

Menurut Zita Anjani, hal itu membuktikan Menteri Nadiem tidak mengetahui karakter dan kondisi anak didik di Indonesia yang justru masih membutuhkan pembelajaran tatap muka.

Dia bahkan mencontohkan beberapa negara maju seperti Amerika dan Singapura, dengan kualitas pengajar dan infrastruktur pendidikan yang sudah memadai saja masih menerapkan pembelajaran tatap muka.

"Saya pikir Mas Nadiem ini orang yang tidak paham keadaan bangsa dan bagaimana karakter anak-anak kita. Harusnya melek dulu sebelum memunculkan niat permanenkan PJJ," kata Zita.

Zita menjelaskan belum semua masyarakat, terutama anak didik, di Indonesia yang melek teknologi. Terlebih akses internet dan teknologi pun belum merata atau masih terbatas, terutama di daerah-daerah pelosok dan pedalaman.

"Kalau Mas Menteri merasa kesulitan, tanya ke ahlinya. Sudah banyak pakar dan aktivis pendidikan yang memberi solusi pendidikan selama pandemi," kata Zita.

Kendati begitu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengapresiasi langkah atau pola pikir Mendikbud tersebut yang sudah jauh berpikir ke depan. Namun Zita menyarankan langkah itu harus realistis dengan melihat kondisi saat ini.

"Saya acungi jempol karena Mas Menteri sudah berpikir 1.000 langkah lebih maju ke depan. Tetapi harus realistis juga. Lihat saja sistem belajar yang sudah diterapkan tiga bulan ini, evaluasinya banyak sekali," katanya.

Dia mengaku sudah mengirimkan surat terbuka untuk merespons kebijakan Mendikbud tersebut. Zita pun melampirkan beberapa solusi metode pembelajaran yang mungkin dapat dilakukan oleh Menteri Nadiem terutama di tengah pandemi Covid-19.

Metode pembelajaran tersebut di antaranya, online guided distance learning, support guided home learning, support guided community learning, dan new normal school.

"Setiap metode harus memerhatikan akses gadget, akses internet, pengawasan orang dewasa, inovasi kurikulum, bahan pembelajaran, fasilitas dan guru pengajar. Itu semua adalah kelebihan dan kekurangan dari tiap daerah. Metodenya menyesuaikan," lanjutnya.

Ambil contoh metode online guided distance learning. Seminimal mungkin ada akses gadget, akses internet, inovasi kurikulum, dan yang terpenting pengawasan orang tua agar anak tidak salah menggunakan gadget yang ada. Untuk yang tidak punya gadget dan internet, maka bisa menggunakan metode lain.


ARTIKEL TERKAIT