Tanpa Didampingi Polisi, Pengamat: Petugas Dishub Periksa Ranmor Langgar Hukum

Husnie, otonominews.co.id
Jumat, 31 Juli 2020 | 13:12 WIB


Tanpa Didampingi Polisi, Pengamat: Petugas Dishub Periksa Ranmor Langgar Hukum
Petugas Dishub periksa surat-surat kendaraan.

JAKARTA (otonominews) - Pemerhati masalah transportasi Budiyanto menegaskan, pengendara bisa menanyakan kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) bila diberhentikan dan dimintai menunjukan surat-surat kendaraan.

"Apabila ada pemeriksaan ranmor di jalan yang dilakukan oleh PPNS/Perhubungan kemudian tidak didampingi petugas Kepolisian merupakan pelanggaran hukum," ujar Budiyanto kepada media, Jumat (31/7/2020).

Hal ini, jelasnya, sebagai pencerahan kepada masyarakat secara umum ,dan mengingatkan kepada pemangku kepentingan yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor di Jalan.

Menurutnya, pemeriksaan surat- surat berkendara dijalan raya oleh petugas Dishub tanpa didampingi oleh pihak Kepolisian dianggap telah melanggar aturan hukum.

""Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi, dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan dan laik jalan serta pemeriksaan kelengkapan administrasi," kata Budiyanto.

Dia melanjutkan, sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku dari mulai Undang - Undang dan peraturan pelaksanaannya, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Petugas Kepolisian dan PPNS yang memiliki kualifikasi/kemampuan bidang kendaraan bermotor. 

"Masing- masing petugas baik Polri dan PPNS memilki ruang lingkup pemeriksaan yang telah digariskan dalan Undang-Undang," katanya.

Dia menerangkan, petugas memiliki kewenangan didalam melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor di jalan berkaitan dengan penegakan hukum memungkinkan dilakukannya upaya paksa yang dilakukan oleh petugas (menghentikan, memeriksa, menyita, menangkap dan sebagainya). 

"Sehingga diperlukan kewenangan yang dilindungi atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya jaksa sehingga legalitas dan akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan," jelasnya.

Menurutnya, pendampingan petugas Dishub oleh anggota Kepolisian diatur didalam Pasal 265 ayat 3 UU Nomor 22/2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan. Petugas yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan Undang-Undang adalah petugas Kepolisian. 

"Sehingga tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS/Perhubungan terhadap kendaraan bermotor di Jalan itu hukumnya wajib didampingi oleh Petugas Kepolisian.Kata "wajib berarti harus" kalau tidak berarti merupakan pelanggaran hukum. Psl 265 ayat ( 3 ) Undang-Undang No 22 th 2009 tentang LLAJ," ujarnya.

Hal ini dikatakannya, diperkuat dengan Pasal 266 ayat 4 UU Nomor 22/ 2009 tentang LLAJ. Untuk melaksanakan pemeriksaan ranmor petugas Kepolisian berwenang untuk, a.menghentikan kendaraan bermotor; b meminta keterangan kepada pengemudi dan c melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (kewenangan ini diatur juga dalam PP 80/2012 tentang pemeriksaan ranmor dan penindakan). 

"Pasal 266 ayat ( 4 ) Undang-Undang No 22/ 2009 tentang LLAJ,Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ Perhubungan dalam melaksanakan pemeriksaan ranmor di Jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian (Hal ini diatur juga dlm Pasal 11 PP No 80/2012 tentang pemeriksaan ranmor dan penindakan)," pungkasnya.


ARTIKEL TERKAIT