Moeldoko Bocorkan Lembaga Negara yang Akan Dibubarkan Jokowi

Husnie, otonominews.co.id
Selasa, 14 Juli 2020 | 21:00 WIB


Moeldoko Bocorkan Lembaga Negara yang Akan Dibubarkan Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko

JAKARTA (otonominews) -‐ Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko  mengungkapkan, sejumlah lembaga negara kemungkinan bakal dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, dalam konteks penyederhanaan birokrasi, perampingan tersebut dilakukan agar lebih cepat dan efektif.

Presiden memikirkan bahwa struktur organisasi yang dibuat harus memiliki fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan serta lebih sederhana sehingga lebih cepat dalam mengambil keputusan atau tindakan.

"Dalam konteks itu, lebih bersifat sederhana agar kalau punya karakter-karakter seperti itu diharapkan nanti karakter sebuah struktur harus adaptif responsif dan fleksibel tinggi maka speed-nya tinggi," kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Selasa (14/7/2020).

Ada beberapa organisasi yang bisa digabung di bawah kementerian. Salah satunya adalah Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) yang dibentuk melalui Keppres nomor 54 tahun 2004. Tupoksi lembaga itu tak berbeda jauh dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Selain itu, ada juga Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang berdiri berdasarkan Perpres Nomor 11 tahun 2014.

Badan ini dibentuk pemerintah untuk pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. 

Lalu, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk di era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Badan ini berdiri berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 2016.

"Kemudian BRG, sementara ini perannya cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat. BRG itu dari sisi kebakaran, apakah cukup ditangani BNPB?" ungkap Moeldoko.

Menurut Moeldoko, lembaga yang akan dibubarkan memang lembaga yang pembentukannya melalui peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

"Sementara lembaga yang dibentuk lewat UU belum dibahas karena pembubarannya harus disetujui DPR," ujar ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Sementara lembaga lain yang juga dikaji untuk dibubarkan adalah Badan Restorasi Gambut (BRG). Ia tak menampik bahwa BRG selama ini berperan besar menangani restorasi gambut.  

Keberadaan BRG akan dipertimbangkan jika memiliki tupoksi yang serupa dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Nanti akan dilihat kembali posisi BRG ada di mana. BRG itu dari sisi kebakaran, gambut itu kan ancaman kebakaran ya, dari sisi itu apakah cukup ditangani BNPB," tutur mantan Panglima TNI ini.

Saat ini, kata Moeldoko, pemerintah masih mengkaji apakah lembaga negara tersebut akan langsung dibubarkan atau dilebur dengan kementerian/lembaga lain.

"(Digabung) itu salah satu pertimbangan. Apakah organisasi bisa diperankan sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi lembaga kementerian. Kalau bisa, kira-kira perlu dipertimbangkan," terangnya.

Moeldoko menegaskan bahwa pihak Kemenpan-RB saat ini masih mengkaji keberadaan lembaga negara yang berada di bawah aturan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (PP). 

"Ini sedang ditelaah, perlu dihapus atau dievaluasi lagi agar betul-betul menuju efisiensi. Agar tidak gede banget, fungsinya justru tidak begitu optimal," tuturnya.

Saat sidang Kabinet 18 Juni lalu, Jokowi juga sempat mengancam bakal membubarkan lembaga. Dia marah, karena melihat para menterinya bekerja biasa di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Menurut Presiden Jokowi, beralasan pembubaran lembaga negara ini untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi virus corona Covid-19.  

Sesuai pertimbangan Jokowi, lanjutnya, suatu lembaga negara harus memiliki fleksibilitas tinggi dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, lembaga negara juga diharapkan lebih sederhana untuk mempercepat kinerja pemerintah.

"Karena presiden mengatakan kita bukan masuk ke area negara besar lawan yang kecil tapi negara lemah lawan yang berkembang. Sekarang negara yang cepat itu yang menang. Maka karakter adaptif, responsif, dan fleksibel itu, speed-nya tinggi," jelasnya.

Terkait rencana pembubaran lembaga negara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan dilakukan secara bertahap. 

"Dari 18 lembaga/badan/komisi yang dibentuk berdasarkan) perpres/PP bisa langsung dicabut," katanya

Sedangkan yamg dibentuk berdasarkan UU,  lanjutnya, maka pemerintah perlu mengajukan revisi terlebih dahulu kepada DPR sebelum membubarkannya.


ARTIKEL TERKAIT