Tunggu Keberanian Jokowi Reshuffle Menteri, Mardani Ali Sera: Bila Seminggu Tidak Ada, Berarti Omdo

Hen, otonominews.co.id
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:51 WIB


Tunggu Keberanian Jokowi Reshuffle Menteri, Mardani Ali Sera: Bila Seminggu Tidak Ada, Berarti Omdo
Anggota Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera.(Ist)

JAKARTA Otonominews - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengancam akan melakukan reshuffle para Menteri, dinilai sebatas pernyataan belaka oleh politisi.

Penilaian tersebut diungkapkan anggota DPR RI, Mardani Ali Sera. Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menyebutkan, pihaknya menunggu keberanian Jokowi untuk mengambil langkah tegas reshuffle terhadap sejumlah menteri.

Mardani mengatakan hal itu dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet' di Jakarta, Sabtu (4/7).

Ia menyebutkan, jika tidak ada kepastian reshuffle dari Presiden dalam satu pekan mendatang, ungkapan kejengkelan tersebut hanyalah sebuah pernyataan belaka.

 

"Saya enggak mau su'udzon (akan reshuffle atau gimik), kalau seminggu ini enggak ada kabar, omdo (omong doang)," 

 

Seperti diketahui, dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu, Presiden sempat mengungkapkan kejengkelannya dengan menyebut ancaman reshuffle para Menteri dan melakukan perampingan Kementerian dan Lembaga.

Presiden menyoroti penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, dari bantuan sosial sampai pemulihan ekonomi.

Pernyataan itu pun sempat menyita perhatian publik. Jokowi menyatakan,
 hal itu akan dilakukan jika memang tidak ada perubahan. Reshuffle dimaknai sebagai langkah extraordinary Kepala Negara.

Menurut Mardani, kemarahan Jokowi kepada para menterinya setidaknya disebabkan oleh tiga aspek, yakni dari sudut aktor, dari sudut sistem, dan aspek ketiga dari sudut kultur.

Untuk aspek aktor, Mardani menjelaskan bahwa penyebab kemarahan Jokowi itu dikarenakan terlalu banyaknya jumlah Kementerian dan Lembaga Negara hingga menimbulkan kesulitan koordinasi antar Kementerian. Sementara untuk aspek sistem, dia menyebutkan masih banyaknya ketidakselarasan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.


"Dari sudut aktor, wajar juga Pak Jokowi marah, tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah, Pak Jokowi sendiri. Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk, saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34 tapi 20-25 (Kementerian). Itu sudah maksimal. Jangankan antar Kementerian, antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah, Apalagi antar Kementerian," ujarnya.

"Kedua, saya melihat line pemerintah pusat dan daerah. Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana gue ke sono. Pak Jokowi ke mana Gubernur-nya kemana, Kabupaten/Kota-nya kemana, camat ke mana dan desa (kemana)," tambahnya lagi.

Sedangkan untuk aspek ketiga, yang menyebabkan marahnya Presiden Jokowi terhadap para Menterinya itu, diungkapkan Mardani, akibat masih adanya Kementerian yang tidak memanfaatkan penggunaan dana bantuan penanganan Covid-19 dengan baik dan tidak mengutamakan bantuan prioritas.

"Ketiga, anggaran kita itu sedikit, mbok ya yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin perkotaan. Pak Jokowi marah 18 Juni, 28 Juni dirilis, ini memberi kesempatan kepada Menteri. Dengan dirilis, para menteri tidak bekerja dengan baik," pungkas Mardani.