Wagub Nunik: Anggaran. Covid-19 Rp1,45 Triliun Harus Direalisasikan Secara Benar

Husnie, otonominews.co.id
Kamis, 02 Juli 2020 | 17:05 WIB


Wagub Nunik: Anggaran. Covid-19 Rp1,45 Triliun Harus Direalisasikan Secara Benar
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim

LAMPUNG, (otonominews) -- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menyampaikan bahwa, Provinsi Lampung sangat mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19.

"Walaupun di tengah mewabahnya pandemi Covid-19, namun tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan memberikan berbagai masukan penting mengenai penanganan Covid-19 bagi Provinsi Lampung," ujar Wagub Nunik saat membuka rakor yang dilakukan secara virtual, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kamis (2/7/2020).

Rakor yang dihadiri Deputi Kepala BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia itu, dilakukan sejumlah hal penting, yakni Penyerahan Sertifikat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 Kepada Pemerintah Daerah serta Sertifikat CPIA (Certified Practitioner of Internal Audit) atau Praktisi Audit Internal Bersertifikat.

Wagub Nunik memaparkan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19, Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota telah menganggarkan dari APBD sebesar Rp1.45 triliun yang terbagi untuk Penanganan Kesehatan, Jaring Pengamanan Sosial, dan Pemulihan Ekonomi.

“Anggaran sebesar Rp1,45 triliun ini harus dapat direalisasikan dengan benar agar mampu memberikan manfaat yang optimal baik untuk penanganan kesehatan masyarakat, maupun membangkitkan kembali sektor ekonomi, sektor koperasi, dan sektor UMKM,” terang Wagub Nunik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjutnya, diperlukan sinergitas antar instansi dan lembaga terkait melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang handal agar tingkat kebocoran anggaran dapat dicegah sedini mungkin. "Sebab, pengelolaan anggaran membutuhkan pengawasan yang tepat dan efektif," kata Nunik.

Sebagai salah satu unsur pengawas, lanjut Wagub, APIP harus meningkatkan kompetensi dan integritas dan mampu bersinergi dengan berbagai pihak.

“APIP harus mampu memberikan Early Warning System (kemampuan dalam memberi peringatan pencegahan dini), lebih proaktif sehingga ketika terdapat suatu potensi masalah APIP harus mampu mencegah dengan penguatan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel,” ucap Wagub.

Wagub Nunik menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah membimbing pendampingan yang secara terus menerus sehingga Provinsi Lampung beserta 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Lampung dapat meraih Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Level 3 dan 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten/ Kota telah mencapai Kapabilitas APIP Level 3.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengingatkan bahwa melalui SPIP Level 3 ini Pemerintah Daerah telah mampu melaksanakan praktik pengendalian internal dan terdokumentasi dengan baik.

Sedangkan Kapabilitas APIP Level 3 mengandung makna bahwa APIP telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan consulting (konsultasi) dan assurance (penjamin) pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal.

“Dengan adanya penghargaan ini  juga membuktikan bahwa Inspektur Provinsi dan Kabupaten Kota telah memperoleh sertifikasi profesi yang sangat diperlukan dalam peningkatan kapasitas internal auditor dalam menghadapi keadaan New Normal seperti sekarang,” kata Dadang Kurnia. 


ARTIKEL TERKAIT