Rifqinizamy Dorong Kawasan Transmigrasi Di Kalimantan Jadi Penyangga Pangan Nasional

Husnie, otonominews.co.id
Senin, 29 Juni 2020 | 08:24 WIB


Rifqinizamy Dorong Kawasan Transmigrasi Di Kalimantan Jadi Penyangga Pangan Nasional
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda

JAKARTA (otonominews) -- Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda  mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan Food Estate atau daerah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional. Food Estate sendiri masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2019-2024. 

Dalam keterangan resminya, Ahad (28/6/2020), Rifqi juga mendorong agar kawasan transmigrasi yang telah direncanakan pemerintah sebagai bagian dari daerah Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dapat betul-betul dipersiapkan dengan baik.

"Program serupa pernah gagal di era Orde Baru, yaitu melalui Program Lahan Sejuta Hektar. Di luar kendala masa lalu yang saat ini sedang dibenahi oleh Kementerian PUPR dan lainnya, saya optimis, karena para transmigran yang berada di kawasan tersebut memiliki etos kerja yang sangat baik. Ini modal kita mengelola program Food Estate," ujar Rifqi . 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar kawasan-kawasan transmigrasi lainnya di wilayah Kalimantan dijadikan daerah penyangga pangan nasional. Menurutnya, kebijakan Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim harus diikuti dengan kesiapan Kalimantan secara keseluruhan sebagai penyangga pangan nasional. 

Akan sangat ironis, sambung Legislator dapil Kalsel I ini, jika mobilitas demografi akibat hadirnya IKN tidak diikuti oleh kesiapan wilayah itu dalam menyediakan pangan bagi IKN dan nasional di masa mendatang. Mengingat, secara ekonomis akan sangat mahal jika sumber pangan harus didatangkan dari luar Kalimantan. 

"Keterlibatan seluruh kawasan transmigrasi di Kalimantan, saya yakin mampu menghadirkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, saya akan memberikan dukungan kebijakan dan anggaran di APBN 2021 untuk program ini. Saat ini, kami tengah membahas RKA dan RKP K/L termasuk Kemendes PDTT. Ini adalah pembahasan awal APBN 2021," pungkasnya. 



ARTIKEL TERKAIT