Hati-Hati Menteri di Reshuffle

Presiden Jokowi Menilai Para Menterinya Belum Memiliki Manajemen Krisis Yang Bagus

Husnie, otonominews.co.id
Minggu, 28 Juni 2020 | 05:41 WIB


Presiden Jokowi Menilai Para Menterinya Belum Memiliki Manajemen Krisis Yang Bagus
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA (otonominews) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19).

Demikian dikatakan Jokowi seperti arahannya dalam rapat kabinet terbatas 18 Juni 2020 lalu, dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal Youtube sekretariat Presiden, Ahad (28/6/2020). 

Jokowi menilai total 34 Menteri yang dimilikinya belum memiliki manajemen krisis yang bagus. Jokowi menilai hingga saat ini, kebijakan yang dikeluarkan masih standar atau itu-itu saja. Suasana dalam tiga bulan belakangan ini dan yang ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. 

"Kita juga, mestinya semua yang hadir disini sebagai pimpinan sebagai penanggung jawab kita yang berada disini bertanggung jawab terhadap 267 juta penduduk Indonesia tolong digaris bawahi dan perasaan kita sama, ada sence of crisis yang sama," ujar Jokowi.

Dalam pemaparannya, Jokowi juga mengingatkan untuk berhati-hati, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terakhir menyampaikan bahwa growth atau pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 sampai 7.6 persen minusnya, bahkan Bank dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

Presiden Jokowi menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para Menteri yang dinilai tidak memiliki progres kemajuan yang signifikan. Tak tanggung-tanggung Jokowi juga akan melakukan perombakan kabinet jika diperlukan.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah membuat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada suasana ini tidak bapak ibu tidak rasakan. Artinya tindakan tindakan yang extraordinary, extra keras akan saya lakukan," tegas Jokowi.

Jokowi melihat masih banyak yang mengaggap ini normal. Berbahaya sekali kita kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa. Extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja berbahaya. 

"Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan keputusan kita kebijakan-kebijakan kita suasana adalah suasana krisis. Jangan kebijakan-kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini, mestinya itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana ini," tuturnya.

Bahkan Jokowi tak segan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) jika dalam langkahnya masih ditemukan stagnasi kinerja Menteri. Jokowi juga mengingatkan kepada jajaran Menterinya untuk tak ragu mengeluarkan Peraturan Menteri jika memang diperlukan sebagai upaya menolong Negara dari ancaman krisis.

"Kalau mau minta Perpu lagi saya buatkan Perpu, kalau yang sudah ada belum cukup. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keluarkan untuk menangani negara sebagai tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.
asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya," tegasnya.

Menurutnya, manajemen krisis sudah berbeda semua. Kalau perlu kebijakan perppu dikeluarkan. Sayangnya dia melihat masih banyak yang biasa-biasa saja. "Saya jengkel nya disitu. Ini apa nggak punya perasaan. Suasana ini krisis," cetusnya.

Jokowi memperingatkan belanja belanja di kementerian laporan masih biasa-biasa saja. Jokowi minta segera dikeluarkan belanja itu secepat cepatnya karena uang beredar semakin banyak konsumsi masyarakat akan naik.



"Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat sekali lagi jangan menganggap biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya. Kalau perlu perpres nya saya keluarkan," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi sempat menyinggung kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dinilai kurang maksimal. Dengan anggaran yang disediakan berjumlah Rp75 triliun, menurut Jokowi, Terawan hanya menggunakan 1.53 persen darinya.

"Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun baru keluar 1.35 persen. Uang yang beredar di masyarakat kesitu semua," katanya.

Secepatnya, Jokowi menginginkan pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, hingga peralatan medis harus segera dikeluarkan  dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran. 

"Belanja belanja untuk peralatan segera dikeluarkan. Itu sudah disediakan Rp 70-an triliun. Bansos (bantuan sosial) yang ditunggu masyarakat segera dikeluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan tali baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen," cetusnya.

Sementara itu, lanjutnya, dibidang ekonomi juga sama segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil usaha mikro. Mereka semua menunggu. "Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, gak ada artinya," katanya.

Usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan manufaktur industri terutama yang padat karya diberi prioritas kepada mereka agar tidak ada PHK. "Jangan setelah PHK duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan," terangnya.

"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 rakyat kita, untuk negara," kata Jokowi 

Jokowi mengakhiri, kerja keras dalam suasana ini sangat diperlukan, kecepatan tindakan tindakan diluar standar sangat diperlukan dalam manajemen krisis. "Kalau payung hukum masih diperlukan akan saya siapkan," pungkasnya.



ARTIKEL TERKAIT