Ketua KPK Minta Tambahan Anggaran Sebesar Rp925,8 Miliar

Husnie, otonominews.co.id
Kamis, 25 Juni 2020 | 18:19 WIB


Ketua KPK Minta Tambahan Anggaran Sebesar Rp925,8 Miliar
RDP Komisi III DPR RI dengan KPK, BNN dan PPATK

JAKARTA (otonominews) --  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firi Bahuri mengungkapkan, KPK mendapatkan pagu indikatif 2021 sebesar Rp955,08 miliar. Anggaran tersebut masuk ke dalam 4 program yaitu: program dukungan manajemen, program pendidikan dan peran serta masyarakat, program pencegahan dan mitigasi korupsi, dan program penindakan korupsi.

Namun, Firli mengatakan, kebutuhan anggaran KPK pada 2021 mencapai Rp1,8 triliun. Karena itu, KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp925,8 miliar. 

"Sehingga usulan kami, sudah kami ajukan surat, usulan tambahan KPK yaitu Rp925,8 miliar. Mudah-mudahan dapat dikabulkan sehingga upaya dan strategi kita memberantas korupsi dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," kata Firli pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/6/2020).

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko menjelaskan, pagu indikatif 2021 yang didapat BNN sebesar Rp1,6 triliun dan mengusulkan tambahan anggaran sebesar

"Berdasarkan pagu anggaran 2021, BNN mendapatkan sebesar Rp1.689.992.511.000. Namun dengan adanya kebijakan pengarahan yang masih berproses sampai dengan ketetapan anggaran 2021 BNN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 234.054.960.000," kata Heru.

Terakhir, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),  Dian Ediana Rae mengungkapkan lembaganya mendapatkan anggaran 2021 sebesar Rp224 miliar.

Namun, anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran PPATK 2021 dan mengusulkan tambahan anggaran sebesar 29 miliar.

"Mohon kiranya dalam forum ini pimpinan Komisi III DPR berkenan mendukung dan menyetujui pagu anggran Rp 29,9 miliar dan dapat dialokasikan dalam penerapan pagu anggaran PPATK 2021," harapnya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ini mengagendakan pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) K/L dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) K/L untuk tahun anggaran 2021.



ARTIKEL TERKAIT