Mahfud MD: Presiden Minta Aparat Jangan Terlalu Sensi, Kedepankan Restorative Justice

Hen, otonominews.co.id
Rabu, 24 Juni 2020 | 08:22 WIB


Mahfud MD: Presiden Minta Aparat Jangan Terlalu Sensi, Kedepankan Restorative Justice
Menkopolhukam Mahfud MD.(ist)

JAKARTA (Otonominews) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan aparat agar jangan terlalu sensi. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tentang pembicaraannya dengan Presiden Jokowi terkait kinerja aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penyebar hoaks.

Menurut Mahfud, Presiden juga meminta supaya aparat tak melarang pelaksanaan diskusi daring atau webinar dan kegiatan sejenisnya.

 

“Pesan Pak Presiden, aparat itu jangan terlalu sensi. Ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili, orang mau webinar dilarang. Enggak usah, biarin aja kata Presiden,"

 

Kepada awak media saat menghadiri acara peluncuran indeks kerawanan Pilkada di Gedung Bawaslu RI, Mahfud mengatakan bahwa Jokowi juga menekankan aparat untuk tidak membuat pelarangan terhadap agenda apapun, meski bertujuan untuk menjelek-jelekkan pemerintah atau aparat.

Pelaksanaan diskusi tak perlu dilarang dan cukup diawasi saja. Karena, kata Mahfud tanpa adanya kegiatan diskusi, pemerintah tetap mendapat fitnah. 

“Orang mau webinar dilarang. Enggak usah, biarin aja kata Presiden. Wong kita seminar tak seminar tetap difitnah terus kok. Mau seminar mau enggak diawasi saja,” ucap Mahfud mengutip Jokowi.

Menurut Mahfud, Presiden juga berpesan agar aparat tak perlu menindak hoaks yang sifatnya ringan atau candaan. Meskipun ia akui bahwa hal-hal itu kerap terjadi dan memprihatinkan.

"Kalau cuma bikin hoaks-hoaks ringan gitu ya, orang bergurau gitu, ya biarkan sajalah," ujar Mahfud  Selasa (23/6)

Pada pokoknya, lanjut Mahfud, Jokowi berpesan supaya aparat kepolisian tak terlalu sensitif dengan bertindak secara berlebihan.

Kemudian Mahfud menjelaskan, Presiden ingin agar aparat mengedepankan konsep restorative justice atau keadilan restoratif.

Konsep restorative justice, Mahfud menerangkan, merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan justru untuk memperkuat hukum itu sendiri.

"Jadi membiarkan tindakan melanggar hukum agar tidak gaduh. Hukum sebagai alat membangun harmoni. Jadi  pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat, dapat diselesaikan baik-baik," tutupnya.