Prof Suteki: RUU HIP Berpotensi Jadi Alat Gebuk Lawan Politik Pemerintah

Husnie, otonominews.co.id
Minggu, 07 Juni 2020 | 13:09 WIB


Prof Suteki: RUU HIP Berpotensi Jadi Alat Gebuk Lawan Politik Pemerintah
Guru Besar Undip Semarang, Prof Suteki
 JAKARTA, (otonominews) -- Keberadaan Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sekarang dibahas oleh DPR, justru berpotensi mendowngrade Pancasila itu sendiri. 

Alasannya karena Pancasila yang selama ini menjadi norma dasar (ground norm), dengan menjadi sebuah UU, malah menurunkan derajat Pancasila menjadi norma biasa. 

Guru Besar Filsafat Pancasila dan Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Suteki mengatakan dalam susunan perundang undangan Pancasila merupakan norma dasar dalam bernegara (Ground Norm). Secara filosofi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 

"Menempatkan Pancasila sebagai ideologi menurunkan keluhuran Pancasila sebagai nilai dan norma dasar dalam bernegara,”  ujar Suteki dalam kegiatan Webinar Nasional tentang Dasar Negara Dalam Perspektif Indonesia Masa Depan, Sabtu (6/6/2020)

Pancasila juga sebagai dasar filsafat (Philosofisch Grondslag) yang mengandung pikiran, filsafat yang sedalam dalamnya untuk didirikannya negara Indonesia. 

Menurut Suteki, ketika Pancasila di downgrade dari Norma Dasar (Ground Norm) menjadi norma biasa, maka Pancasila berpotensi menjadi alat gebuk, alat politik untuk membungkam lawan lawan politik pemerintah. 

“Pancasila yang sudah mengalami downgrade menjadi sebuah UU, maka Pancasila sudah mengalami reduksi makna dan reduksi distorsi materi pancasila. Hal ini karena RUU HIP yang mereduksi pancasila menghilangkan sebagian dari aspek historis Pancasila sejak 1 Juni 1945 dalam Pidato Soekarno , 22 Juni 1945 terkait Piagam Jakarta, 18 Agustus 1945,“ kata Suteki.  

Prof Suteki juga mempertanyakan RUU HIP tidak memasukan Tap MPRS No 25 Tahun 66 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia dan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme ke dalam rancangan RUU tersebut. “Padahal, tap MPRS no 25 tahun 66 itu hal yang prinsip dalam haluan ideologi Pancasila,” katanya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof Din Syamsuddin mengajak seluruh elemen kekuatan umat Islam perlu meluruskan arah kiblat bangsa.

"Rezim yang berkuasa saat ini, telah menutup diri untuk berdialog dan merasa superior," kata mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Meskipun begitu, kata Din dirinya tidak segan-segan memberi kritik dan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu Nasrullah Larada Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII),  menegaskan bahwa RUU HIP ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, salah satunya adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Larangan Komunisme di Indonesia. 

Menurut Nasrullah, RUU HIP ini diharapkan tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat dalam kondisi dimana masyarakat masih diliputi wabah Pandemi Covid 19. Karena jika sebuah RUU menimbulkan pertentangan di masyarakat, maka disitulah muncul banyak kemudharatan. 

"KBPII sebagai bagian dari mata rantai Umat Islam, yang memiliki spirit Membangun Indonesia Jaya, merasa perlu terlibat dan melibatkan dalam merumuskan dan menentukan haluan dasar ideology negara agar tidak bertentangan dengan kepentingan umat Islam," tegas Nasrullah.

Webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII), diikuti oleh bebagai macam ormas Islam serta pengurus wilayah KBPII se tanah air. Webinar ini diselenggarakan menanggapi pembahasan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) inisiatif DPR.