Pemerintah 'galau' Antara Korban Jiwa Dan Resesi Ekonomi

Hillary Brigitta: Harus Hidup Berdamai Dengan Covid-19 Berpotensi Mimpi Buruk

Husnie, otonominews.co.id
Kamis, 21 Mei 2020 | 14:08 WIB


Hillary Brigitta: Harus Hidup Berdamai Dengan Covid-19 Berpotensi Mimpi Buruk
Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut


JAKARTA, (otonominews) - Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengatakan, bahwa The New Normal akibat pelonggaran "peace with Covid-19" dapat berpotensi menjadi mimpi buruk. Hillary mengaku, dirinya sangat setuju dengan usulan Ketua PMI Jusuf Kalla (JK) untuk tidak berdamai dengan Covid-19.

"Jangan sampai konsekuensinya, melihat ribuan jenazah di jalanan positif Covid-19 menjadi hal yang normal, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin kriminalitas yang berakibat kematian, kelaparan, dan depresi akibat resesi menjadi hal normal. Bayangkan pilihan yang dihadapi oleh pemerintah," ujar Hillary kepada para wartawan, Kamis (21/5/2020).

Seperti diketahui, pada webinar yang Universitas Indonesia: "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020), JK menegaskan, Covid-19 merupakan virus yang ganas, sehingga tak bisa diajak berdamai.

"Ini kan virus ganas dan tidak pilih-pilih siapa. Tidak bisa diajak berdamai, kalau namanya berdamai itu, kalau dua-duanya berdamai. Kalau kita hanya ingin berdamai tapi virusnya enggak, bagaimana," kata JK.

"Saya setuju sekali dengan usul Pak JK, di mana kita tidak bisa berdamai dengan Covid-19. Belajar dari Brasil yang korban jiwa mencapai belasan ribu bahkan mungkin sudah puluhan ribu per detik ini. Apalagi kepada penduduk senior yang jauh lebih rentan, seperti Pak JK," kata Hillary.

Menurut Hillary, China sendiri sanggup melakukan lockdown lantaran mampu untuk melakukannya dengan disiplin dan kesadaran warganya. "Tiongkok mampu melakukan lockdown karena "they can afford it". Tapi tidak dengan Indonesia," ucapnya. 

Politisi Partai NasDem tersebut pun menegaskan, memang pemerintah harus dikritik dan terus diberi masukan solusional. 

"Karena tidak ada negara yang 100 persen siap dengan solusi yang pasti untuk menghadapi pandemi global," tukas alumnus master hukum Washington University tersebut.

Saat ini, kata Hillary, pemerintah 'galau' menimbang-nimbang antara meminimalisir jumlah potensi kerugian (termasuk korban jiwa) akibat infeksi Covid-19 dan potensi kerugian akibat resesi ekonomi, masyarakat yang hidup “pay check by pay check” bisa kelaparan karena dirumahkan, di PHK, ataupun gagal usaha. 

"Kehancuran ekonomi yang juga secara ilmiah terbukti dapat meningkatkan jumlah kriminalitas dan kelaparan yang juga menyebabkan kerugian besar dan potensi korban jiwa yang besar dan mungkin setara, melihat mulai marak lagi pencurian dgn kekerasan, pembegalan, dan economic-related crimes lainnya," tutur putri Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut tersebut.

Namun, Hillary mengaku, dirinya pribadi tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena pasti pemerintah pasti sudah melakukan hitung-hitungan. 

"Kalau pandemi di saat pemerintah dan ekonomi masih bertahan, masih bisa ada upaya untuk menangani Covid-19, pembagian sembako, swasta dan para pengusaha bergotong royong mencukupi kebutuhan medis, membangun rumah sakit dan menambah tenaga kesehatan, mungkin masih ada harapan buat Indonesia," terangnya.

Tapi, sambung Hillary, bayangkan bila ekonomi runtuh, pengusaha dalam negeri pada pailit, negara tidak mampu lagi mengadakan bansos maupun jaminan kesehatan. 

"Perusahaan dan BUMN penjamin runtuh, dengan apa kita memberi makan tenaga kesehatan dan menyiapkan obat-obatan," tanyanya.

"Either way, tambah Hillary, Covid-19 tetap akan menyebar, ujungnya tetap menunggu vaksin dan obat. 

"Tapi selama itu, jalur mana yang akan kita tempuh, dan resiko mana yang akan kita ambil," pungkas legislator asal Dapil Sulawesi Utara tersebut. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat ini belum berencana melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air, tetapi harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, rakyat Indonesia harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.


ARTIKEL TERKAIT