Terdapat Kegagapan Pemerintah Dalam formulasi Maupun Implementasi Kebijakan

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam “Memerangi” Pandemi Covid-19

Mawi, otonominews.co.id
Kamis, 21 Mei 2020 | 09:09 WIB


Kepemimpinan Pemerintahan Dalam “Memerangi” Pandemi Covid-19
Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA


Oleh: Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA
Presiden i-OTDA

JAKARTA, (otonominews) -- Dalam teori pemerintahan, ada istilah pemerintahan antisipatif, di mana pemerintahan baik pusat dan daerah memiliki kebijakan untuk menghadapi peristiwa dan tantangan pemerintahan di depan. Berbagai langkah dan upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa telah diikhtiarkan untuk “memerangi” pandemi Covid-19 yang telah menyebar di seluruh provinsi Indonesia. 

Langkah dan upaya tersebut meliputi kebijakan penetapan status bencana nasional non alam, penyediaan rumah sakit rujukan beserta tenaga medis, rumah isolasi, pemakaman protap Covid, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), bahkan program perlindungan sosial seperti pemberian bantuan sosial berupa sembako, tambahan kartu pra kerja, bantuan langsung tunai, relaksasi pajak, dan larangan mudik.

Pemerintah pusat pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.405,1 triliun dalam belanja APBN untuk penanganan Covid-19 ini.

Tujuannya tidak lain untuk menyembuhkan yang sakit, memutus mata rantai penularan, dan membantu korban terdampak.

Namun demikian, di sana sini terdapat kegagapan pemerintah dalam formulasi 
maupun implementasi kebijakan. Ada inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat yang kerap membingungkan pemerintah daerah, sehingga mengacaukan skenario pemda. Dirasakan kepemimpinan pemerintahan dalam menghadapi bencana Covid-19 ini kurang tegas, padahal Presiden Joko Widodo selaku pemegang kendali telah menetapkan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di pusat yang diketuai oleh Kepala BNPB dan di daerah ketuanya dijabat oleh kepala daerah. 

Karena merupakan bencana nasional non alam, maka kewenangan penanganan Covid-19 ini merupakan tanggungjawab pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden dibantu oleh para menterinya. Sedangkan gubernur, bupati, dan walikota merupakan perpanjangan tangan (verlengstuk) pemerintah pusat.

 

Karena itu, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa sekalipun dalam menetapkan kebijakan di daerah dan di desa masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

 

Praktik penyelenggaraan Pemerintahan sejatinya bukan hanya perkara kuasa dan wewenang saja, atau soal pengorganisasian dan pembiayaan, tetapi lebih dari itu dibutuhkan kemampuan kepemimpinan pemerintahan presiden yang dibantu para menterinya, dengan dukungan kepemimpinan gubernur, bupati, wali kota hingga kepala desa guna memerangi pandemi Covid-19.



Kinerja pemerintah pusat dapat dilihat dari kebijakan pengaturan dan pengorganisasian penanggulangan wabah Covid-19 ini diantaranya:

1. Keppres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,
2. Perpres Nomor 52/2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan 
Penampungan dalam Penanggulangan Covid-19 atau Penyakit Infeksi Emerging 
di Pulau Garang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
3. Inpres Nomor 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
4. PP Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
5. Keppres. Nomor 11/2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
6. Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19
7. Perpres Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
8. Keppres Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional

Di sisi lain dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23/2014 ditegaskan bahwa 
dalam hal penanganan bencana, maka penyediaan kebutuhan dasar masyarakat 
menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Karena itu, untuk memastikan kebijakan 
pemerintah pusat berjalan sampai ke bawah, maka koordinasi, pembinaan, dan 
pengawasan (korbinwas), sinergitas, arahan, dan direktif presiden selaku “panglima” perang melawan Covid-19 harus berjalan baik dan lancar tanpa ada resistensi dari Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai “komandan” yang tahu persis keadaan lapangan, bukan sebaliknya.
Kepemimpinan presiden untuk mengendalikan dan mengarahkan program dirasakan kurang padu. 

Pertama, presiden telah menetapkan ketua gugus tugas di pusat dipegang oleh Kepala BNPB, namun beberapa kementerian seringkali tidak sejalan dengan kebijakan Kepala BNPB, yang artinya komunikasi internal pemerintah pusat kurang terjaga.

Kedua, kebijakan refocusing program dan realokasi anggaran dalam APBN 
dan APBD  banyak tidak dipatuhi pemerintah daerah. Munculnya 
Perppu baru Nomor 2 tahun 2020 yang membuka peluang untuk menggelar pilkada pada bulan Desember 2020, semakin memberatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran  penanganan Covid-19. 

Daerah harus pula menyiapkan anggarannya untuk kebutuhan hibah pilkada Desember 2020 mendatang.
Ketiga, pemerintah pusat seharusnya tidak menunggu usulan pemberlakuan 
PSBB dari daerah, akan tetapi berhak dan wajib menetapkan daerah-daerah mana 
saja yang tergolong zona merah untuk pemberlakuan PSBB. 

Akibatnya banyak pemda yang telat mencegah penyebaran Covid di wilayahnya, karena ada prosedur yang sulit dalam penetapan PSBB seperti disyaratkan oleh kementerian kesehatan.

Keempat, meski telah ada larangan mudik oleh pemerintah pusat di masa 
pemberlakuan PSBB untuk membatasi pergerakan aktivitas dan mobilitas 
masyarakat, namun Kementerian Perhubungan kembali membuka peluang mudik dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Kelima, ada ketidaksinkronan data antara Kementerian Sosial dengan pemda-pemda dalam pemberian bantuan sosial akibatnya bantuan sembako telat disalurkan, dan bahkan banyak tidak tepat sasaran. 

Keenam, imunitas pejabat dalam 
melaksanakan Perppu nomor 1/2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan Covid-19 digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Di sisi lain, kinerja pemerintah daerah juga tidak kalah pentingnya dalam penanganan Covid-19 sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pertama, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam, lalai atau abai dalam penanganan Covid-19 ini meski tidak punya wewenang. Bahkan di beberapa daerah sudah pro aktif, cepat 
tanggap, dan kreatif menanggulangi wabah Covid ini sejak awal tahun 2020. Seperti bertindak membuat lockdown lokal sebelum penetapan kebijakan PSBB diambil.

Kedua, banyak pemda “setengah hati” merealokasi APBD nya untuk penanganan wabah, karena mereka juga harus menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada pada Desember 2020 mendatang (public healthy versus 
political interest).

Ketiga, faktanya pemerintah daerah kurang sigap menghadapi penyebaran 
Covid ini karena susunan pemerintahan yang multi level dan remote area serta banyak daerah bersifat kepulauan pula. Akibatnya, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa dengan cepat dijalankan. 

Bahkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain 
“saling bertengkar” akibat mispersepsi terhadap penanganan wabah Covid-19 ini.

Keempat, di level paling bawah yakni pemerintahan desa telah menetapkan 
protokol terhadap penanganan wabah Covid-19 ini diantaranya menyiapkan isolasi mandiri bagi korban dengan dukungan dana desa, serta menyiapkan data masyarakat miskin dan rentan miskin bagi penerimaan bantuan sosial tunai.

Akhirnya, kepiawaian dan ketangkasan kepemimpinan pemerintahan di tingkat 
atas lah dalam hal ini presiden dan para menterinya menjadi kunci penting untuk 
merangkul gubernur, bupati, wali kota bahkan kepala desa untuk bersama-sama “mengeroyok” pandemi Covid-19 ini. Perang belum usai, tidak perlu berdamai.