Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, Harus Dilakukan secara Sinergi dan Saling Mendukung

Hen, otonominews.co.id
Kamis, 21 Mei 2020 | 04:05 WIB


Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, Harus Dilakukan secara Sinergi dan Saling Mendukung
Mendagri Tito Karnavian.


BOGOR (Otonominews) - Penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, harus dilakukan serempak. Satu sinergi. Satu langkah. Sehingga, saling dukung. Karena bagaimanapun, Jakarta yang jadi epicentrum penyebaran Covid-19, tidak bisa dilepaskan dari kota satelit di sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor.

Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pertemuannya dengan Bupati Bogor Ade Yasin dan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di komplek  kantor Bupati Bogor, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020).

Kedatangan Mendagri itu sendiri merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya untuk menguatkan koordinasi penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya di wilayah Jabodetabek.

Selain Bupati dan Walikota Bogor, ikut hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kab. Bogor, Rudi Susmanto, Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Agus Subiyanto,  perwakilan Danlanud Atang Senjaya (ATS)  Kadisops ATS, Kolonel PNB. Agni Prayogo,  Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Sukur Hermanto, Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Irfanudin, Kajari Kabupaten Bogor,  Munaji, Sekda Kabupaten Bogor,  Burhanudin, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Dandim Kota Bogor, Kolonel Arm. Teguh Cahyadi, Kapolresta Bogor, Kombes Pol. Hendri Fiuser, Kajari Kota Bogor,  Bambang Sutrisna, Ketua Pengadilan Negeri, Ridwan dan Sekda Kota Bogor, Bapak Ade Sarip Hidayat.

Pertemuan itu juga dihadiri para Kepala OPD se-Kabupaten Bogor, para Camat se-Kabupaten Bogor dan para Ketua Majelis Agama se-Kabupaten Bogor. Sementara pejabat Kementerian Dalam Negeri yang ikut hadir mendampingi Mendagri adalah Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,  Bahtiar, M.Si
PIt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, Pit. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Moch Ardian, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan,  Marisi Parulian.

Mengawali sambutannya, Mendagri mengatakan, bahwa ia sengaja berkunjung ke Bogor Raya ini, karena melihat posisi penting dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, dua daerah  yang berdekatan dengam epicentrum utama penyebaran Covid-19 yakni DKI Jakarta.

Kata Tito, Jakarta telah jadi epicentrum penyebaran Covid-19, dimana angka pasien yang positif terjangkit virus tertinggi di Indonesia.

 

"Kemarin hampir minggu lalu 50 persen sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), itu data yang di Jakarta, tapi kemudian setelah PSBB  turun menjadi 39 persen dari angka nasional,"

 

"Nah kalau kita bicara tentang Jakarta saya sampaikan dengan Gubernur DKI Jakarta tidak akan bisa melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19 ini hanya berkutat di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu sudah menjadi megapolitan dengan kota-kota satelit sekitarnya, tidak ada batas alam, yang ada adalah batas administrasi pemerintahan saja," tutur Menteri Tito.

Tentunya, kata Mendagri, hubungan Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya, lanjut Mendagri, berbeda dengan Bali yang jelas batas alamnya. Atau dengan Bangka Belitung,  NTT, Maluku dan Kepulauan Riau. Bicara Jakarta, tidak bisa  lepas dari kota satelit sekitarnya, seperti Bekasi  Raya, karena perbatasan antara Jakarta dengan Kabupaten Bekasi itu sudah tidak ada batas alamnya lagi.  Bekasi Raya juga seperti kab Bekasi mirip seperti Bogor, dimana di  tengah-tengahnya ada Kota Bekasi.

"Jadi kalau kita bicara tentang Kabupaten Bekasi tidak bisa meninggalkan kota Bekasi, demikian juga di baratnya itu ada Tangerang Raya. Antara Ciputat dengan sebelahnya Tangerang Selatan tidak ada batas alam yang ada batas administrasi pemerintahan saja. Tangerang Selatan, terus Kabupaten Tangerang berbatasan dengan Jakarta Barat, tidak ada batas alam juga. Sama di selatan antara Depok dengan Jakarta tidak ada batas alam. Sebelah sini masuk KTP Jakarta, tetangga sebelah rumahnya masuk KT," tutup Mendagri.