Perkuat Gugus Tugas Tingkat RT/RW Tangani Covid-19

Presiden Jokowi: Hingga Saat Ini Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

Mawi, otonominews.co.id
Senin, 18 Mei 2020 | 14:44 WIB


Presiden Jokowi: Hingga Saat Ini Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB
Presiden Joko Widodo (Foto: Setneg)


JAKARTA, (otonominews) -‐‐ Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hingga saat ini belum ada kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, ia membenarkan bahwa pemerintah masih mengkaji soal rencana pelonggaran PSBB karena ia tak ingin keputusan yang diambil keliru.

Jokowi mengemukakan, saat ini pemerintah tengah membuat skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan setelah melihat data-data dan fakta di lapangan.

"Yang sedang kita siapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan kita putuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan, biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan," ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas yang disiarkan akun YouTube Setpres, Senin (18/5/2020).

Presiden Jokowi meminta kepala daerah, baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak untuk memperkuat upaya penyebaran virus corona dari tingkat masyarakat paling bawah. 

Jokowi menyebutkan bahwa pengendalian penyebaran virus Corona (Covid-19) yang paling efektif adalah pada unit masyarakat paling bawah.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada jajaran menteri, kepala daerah untuk memperkuat Gugus Tugas percepatan Covid-19 di tingkat RT/RW maupun desa.

"Oleh sebab itu saya minta kepada menteri yang terkait dengan ini, saya minta seluruh kepala daerah untuk memperkuat Gugus Tugas di tingkat RT, RW, atau Desa. Ini penting sekali. Ini kunci, kuncinya ada di sini. Gugus tugas tingkat RT, RW atau desa atau desa adat," sebut Jokowi.

Jokowi menegaskan, gugus tugas tingkat RT/RW menjadi kunci pengendalian penyebaran virus corona. Baginya, penguatan gugus tugas di tingkat bawah sangat penting menekan penyebaran Covid-19.

"Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB memang kesimpulannya yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid ini adalah unit masyarakat yang paling bawah," ucapnya.

Ia pun mencontohkan kearifan lokal Desa Adat di Bali yang efektif menekan penyebaran Covid-19. Pemprov Bali diketahui juga melibatkan desa adat untuk menekan penyebaran corona.

Menurutnya, ini penting sekali. Kuncinya di sini gugus tugas tingkat RT, RW atau desa atau desa adat.

"Atau misalnya di Bali ada desa adat. Ini penting sekali, ini kunci, kuncinya ada di sini. Gugus Tugas tingkat RT/RW, atau desa, atau desa adat," tambahnya.

Perangkat desa adat diyakini lebih membuat masyarakat Bali patuh karena ada nilai-nilai dari leluhur dalam menghadapi wabah.

Untuk menghadapi wabah virus corona, Jokowi juga ingin fasilitas puskesmas diperkuat .

Saat ini tercatat ada 10.134 puskesmas di seluruh Indonesia. Sebanyak 4 ribu di antaranya merupakan Puskesmas yang telah memiliki fasilitas rawat inap.

"Saya minta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Puskesmas harus diperkuat, karena kita punya 10.134 di seluruh tanah air dan 4 ribu di antaranya puskesmas dengan fasilitas rawat inap," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.


ARTIKEL TERKAIT