Ideologi-ideologi Lain Harus Ditolak Secara Tegas

Saleh Daulay: TAP MPRS Masih Diperlukan Untuk Mengawal Kemurnian Ideologi Pancasila

Husnie, otonominews.co.id
Minggu, 17 Mei 2020 | 21:18 WIB


Saleh Daulay: TAP MPRS Masih Diperlukan Untuk Mengawal Kemurnian Ideologi Pancasila
Wakil Ketua F-PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay (Foto: Int)


JAKARTA, (otonominews) -- Wakil Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan TAP MPRS masih sangat diperlukan dalam rangka mengawal kemurnian ideologi Pancasila.

F-PAN, katanya, akan menjaga dan mengawal RUU Haluan Ideologi Pancasila untuk mencantumkan TAP MPRS XXV/1966 sebagai salah satu dasar pertimbangan RUU tersebut. 

" TAP MPRS masih sangat diperlukan dalam rangka mengawal kemurnian ideologi Pancasila. Termasuk untuk menghalau ideologi-ideologi lain yang bisa saja masuk di tengah-tengah masyarakat," ujar Saleh kepada para awak media, Ahad (17/5/2020).

Persoalan pentingnya, lanjut Saleh, TAP MPRS itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan disuarakan oleh hampir semua fraksi. Dia berharap dalam pembahasan nanti tetap diperjuangkan.

"Diharapkan, di dalam pembahasan nanti, ini akan tetap disuarakan dan diperjuangkan. Dengan begitu, pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila itu tidak menimbulkan polemik dan kontraversi," ujar Wakil Ketua MKD DPR RI itu.

Saleh mengungkapkan, ketika dibahas di Baleg DPR RI, fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan mini fraksi. "Hampir semua mendesak agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan di dalam konsideran," jelasnya.

Saleh menegaskan, sikap F-PAN jelas terkait masalah ini. Jika TAP MPRS itu diabaikan, F-PAN akan menarik diri dari pembahasan. PAN, ujarnya, tidak mau bermain-main dengan isu-isu sensitif yang bisa mencederai umat dan masyarakat. 

"PAN tegak lurus dalam membela dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Karena itu, ideologi-ideologi lain harus ditolak secara tegas," harap anggota Komisi IX DPR RI tersebut.

Menurut Saleh, pembahasan terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila masih tahap awal. Pembahasan yang ada masih pada tahap meminta persetujuan agar dijadikan sebagai RUU inisiatif DPR. 

"Nanti pada saat pembahasan, akan didalami dan dipertegas lagi soal sikap dan positioning PAN," janjinya.

Dalam konteks itu, tambah Saleh, DPR RI akan mengundang seluruh lapisan masyarakat, ormas, OKP, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain untuk memberikan masukan. 

"Masukan-masukan itu insya allah akan menjadi referensi kami dalam menentukan sikap ke depan," pungkas legislator asal Dapil Sumut 2 ini. 


ARTIKEL TERKAIT