Pandemi Corona belum bisa diprediksi, Menkes: Pilkada Serentak 2020 Sulit Dilaksanakan

Husnie, otonominews.co.id
Minggu, 17 Mei 2020 | 02:44 WIB


Pandemi Corona belum bisa diprediksi, Menkes: Pilkada Serentak 2020 Sulit  Dilaksanakan
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto


JAKARTA, (otonominews) -‐‐ Selama status pandemi virus corona (Covid-19) belum dicabut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maka kondisi belum bisa diprediksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak bisa  dilaksanakan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyarankan agar pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 ditunda hingga status pandemi Covid-19 dicabut oleh WHO. Menurutnya, bisa saja hanya Indonesia yang tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi corona. 

Jika Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan di masa pandemi, menurut Terawan, akan menjadi tidak etis karena negara-negara lain masih berkutat dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Tapi rasanya tidak elok, kita juga melihat negara-negara lain. Kalau kita menyelenggarakan sendiri saya kira lucu, sebab ini adalah kondisi pandemi," ujar Terawan dalam Uji Publik Rancangan PKPU tentang Perubahan Jadwal Pilkada 2020 yang disiarkan laman Facebook KPU Republik Indonesia, Sabtu (16/5/2020).

Terawan menjelaskan kondisi saat ini bukan wabah biasa. Status pandemi berarti penyebaran penyakit berskala global, menjadi perhatian dunia.

Untuk itu, dia menyarankan KPU mempertimbangkan ulang pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang. Jika WHO telah mencabut pandemi lagi bisa dilakukan tahapan.

"Ini (Covid-19) bukan sekadar keadaan darurat bencana non-alam saja, tetapi ini adalah pandemik dunia. Sehingga, mohon dipertimbangkan apakah kita (bisa) merencanakan itu setelah pandemik dunianya dicabut," kata mantan Direktur RSPAD ini.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan rincian perubahan tahapan pilkada. Dengan pergeseran pencoblosan menjadi 9 Desember, maka tahapan akan dimulai pada awal bulan depan.

"Kita hitung juga berdasarkan hari pemungutan suara 9 Desember. Dari berbagai kemungkinan itu, yang kita paling baik, paling memungkinkan, itu tahapan kita mulai kembali 6 Juni 2020," katanya.

Meski begitu, ada dua syarat tahapan pilkada dimulai bulan depan. Pramono mengatakan harus ada kejelasan soal status penanganan pandemi. Selain itu, harus sudah ada PKPU khusus keadaan bencana.

Sebelumnya, KPU bersama pemerintah dan DPR RI sepakat menggeser pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari 23 September menjadi 9 Desember. Hal itu dilakukan menyusul pandemi virus corona.

Aturan itu disahkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu itu juga memberi KPU kewenangan lebih untuk kembali menunda pilkada jika pandemi masih berlangsung.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Perppu tersebut diterbitkan untuk memberikan payung hukum agar pelaksanaan Pilkada Serentak, yang sedianya diselenggarakan 23 September 2020, dapat ditunda karena kondisi pandemik Covid-19.

Dalam Perppu tersebut diatur bahwa penetapan penundaan tahapan pilkada serentak dan pikada serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR.

Selanjutnya, dalam Perppu juga diatur pasal mengenai pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada Desember 2020, dan jika tidak dapat dilaksanakan pada waktu tersebut, maka pemungutan suara serentak dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir.

Pada 12 Maret lalu, WHO resmi menyatakan status virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi. Status pandemi diumumkan setelah dinaikkan dari status epidemi ketika virus corona telah menginfeksi 125.000 orang dan membunuh 4.5000 lebih di seluruh dunia. 

Covid-19, yang bermula di Wuhan pada Desember tahun lalu, telah menyebar secara global di seluruh benua kecuali antartika

"WHO sangat prihatin dengan tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan, serta tingkat kelambanan aksi yang sama mengkhawatirkan." ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dilansir Xinhua.


ARTIKEL TERKAIT