Ingatkan Lagi Surat Tugas yang DitekenĀ  GubernurĀ  Untuk Ketua DPRD Sulsel, Legal

Prof Djohermansyah: Yang Tidak Mengerti Ilmu Pemerintahan Janganlah Ikut Komentar

Ar, Husnie, otonominews.co.id
Senin, 27 April 2020 | 19:21 WIB


Prof Djohermansyah: Yang Tidak Mengerti Ilmu Pemerintahan Janganlah Ikut Komentar
Prof Dr Djohermansyah Djohan

JAKARTA (otonominews) - Soal Surat Tugas (ST) yang diteken oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah selaku Ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Sulsel untuk Ketua DPRD Prov. Sulsel, A. Ina Kartika Sari, ternyata masih jadi sorotan.

Padahal sejumlah guru besar ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sudah menegaskan dari sisi ilmu pemerintahan dan ilmu hukum, ST yang diteken gubernur itu tidak ada yang salah.

Salah seorang pengamat, Bastian Lubis, SE, MM, yang juga  Rektor Universitas Patria Artha, yang latar belakangnya bukanlah seorang ahli pemerintahan, malah nekat ikut  menanggapi pernyataan pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan, yang dimuat di otonominews, kemarin, menyangkut surat tugas ketua DPRD Sulsel yang diteken gubernur tertanggal 24/4/2020.

Menurut Bastian Lubis, pada dasarnya semua orang awampun tahu kalau jabatan Gubernur dan Dewan adalah mitra sejajar atau setara, sehingga ada check and balance atau kontrol. Dalam menjalankan aturan yang sudah ditetapkan salah satunya masalah anggaran daerah/APBD.

Dia menyebut, masalah Surat Tugas Gubenur yang memerintahkan Ketua Dewan adalah tidak relevan, karena dewan atau legislatif itu bukan anak buahnya gubernur atau eksekutif.

Malah, Bastian Lubis dengan sinis menyebut Guru Besar Ilmu Pemerintahan Prof Dr Djohermansyah Djohan MA asbun (asal bunyi) karena berpendapat tidak ada yang salah dengan ST yang diteken gubernur tersebut.

Tentu saja pernyataan Bastian Lubis yang tidak didasari kajian ilmu pemerintahan yang mendalam itu membuat Pakar Ilmu Pemerintahan  Prof Dr Djohermansyah Djohan geleng-geleng kepala.

Kepada otonominews, Prof Dr Djohermansyah kembali mengingatkan bahwa Surat Tugas (ST) Gubernur Sulawesi Selatan adalah produk hukum daerah yang legal, terkait posisinya sebagai Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Sulsel.

Seperti diketahui, dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua Gugus Tugas Nomor: 954/IIU/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi Sulsel Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020,  Pimpinan DPRD ditunjuk sebagai Pengarah, bersama dengan unsur Forum Koordinasi  Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya, seperti Kapolda, Pangdam, dan Kajati, juga Rektor Unhas. 

Sebagai Pengarah, Pimpinan DPRD dan anggota pengarah yang lain bertugas  untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua  Gugus Tugas dan melakukan pemantauan dan evaluasi. 

"Terkait ST Gubernur jangan dibaca Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur itu menurut UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemda, ada tiga peran. Satu, kepala otonom daerah provinsi, yang kedua sebagai wakil pemerintah pusat dan ketiga sebagai wakil presiden di daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum. Itu diatur di dalam Pasal 25 Ayat 2 UU No 23 Tahun 2014. Posisi Gubernur adalah pelaksana pemerintahan umum yang mendapat mandat dari Presiden. Di dalam Pasal 9 Ayat 5 UU No 23 Tahun 2014, Presiden selaku Kepala Pemerintahan (chief of executive) adalah pemegang kewenangan urusan pemerintahan," jelas Guru Besar IPDN dan Dirjen Otda 2010-2014 ini, Senin (27/4/2020).

Jadi, menurut Prof Djo, ini urusannya adalah Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus Gubernur yang diberi tugas oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan umum di wilayahnya melaksanakan tugas pemerintahan pusat, bukan tugas sebagai kepala daerah provinsi.

 

"Makanya, di sini Gubernur diangkat sebagai Ketua Satgas. Kalau tidak pakai Satgas dia berarti hanya sebagai Gubernur Kepala Daerah. Yang dimainkan Gubernur sekarang ini adalah peran nomor 2 dan nomor 3 sebagai wakil pemerintah pusat dan pelaksana wewenang  pemerintahan umum," kata Prof Djo yang juga sebagai Presiden Institut Otda, yang didirikannya bersama dengan Prof Siti Zuhro, Prof Satya Arinanto dan Prof J. Kristiadi tahun 2016.

Tugas wakil pemerintahan umum, ujar Prof Djo  adalah tugas-tugas yang dinyatakan sebagai tugas pemerintahan pusat bukan tugas yang  didesentralisasikan. 

Contohnya, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan pelaksanaan urusan yang bukan kewenangan pemerintahan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. 

"Lalu Presiden menugaskan kepada Gubernur untuk menangani tugas bencana nasional non alam. Ini bukan tugas yang dilimpahkan kepada kepala daerah. Bencana Covid-19 ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu Presiden. Itu dijelaskan dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1," paparnya.

Kemudian, sambungnya,  Gubernur dalam posisinya sebagai "wakil"-nya Presiden, mengerahkan sumber daya dan tenaga dengan tidak memandang komponen-komponen, unsur-unsur tapi dengan melihat kebersamaan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. 

"Bahkan instansi vertikal dimasukkan ke dalam Satgas, seperti Pangdam, Kapolda pun bisa dibawa komando gubernur, begitu pula pimpinan DPRD yang nota bene adalah unsur pemerintahan daerah. Untuk Provinsi Sulsel, Presiden bilang anda sebagai presiden provinsi. Tentara, polisi maupun instansi-instansi  yang ada di sana plus DPRD harus mendukung upaya mempercepat penanganan Covid-19," terang Prof Djo.

Maka, masuklah pimpinan DPRD sebagai salah satu yang di bawah direktif gubernur sebagai "presiden provinsi". Dimana salahnya? Prof Djo menegaskan, Itu diamanahkan undang-undang Pemda, bahwa gubernur menugaskan seluruh elemen termasuk DPRD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan pertimbangan kepada gubernur sebagai orangnya presiden di provinsi, karena bahaya wabah.

"Itu semangatnya dalam keadaan emergency atau darurat yang sudah dilindungi UU 23 Tahun 2014. Jangan kacamata kuda, hitam putih. Seperti pengamat ekonomi (Bastian Lubis, SE, MM, Rektor Universitas Patria Artha. Red) itu yang pakai kacamata hitam putih melihat DPRD sebagai legislatif dan gubernur sebagai eksekutif lokal tidak boleh saling mencampuri," katanya.

 

Teori itu separation of power itu tegas Prof Djo sudah ketinggalan zaman. Dalam teori kepemerintahan post- modern ada namanya "sharing of power", semua memberi dukungan, bisa saling merasuki.

"Kekuasaan pemerintahan itu tidak terpaku membacanya dalam satu bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif tok. Itu tidak laku lagi. Cabang-cabang kekuasaan itu bisa saling merasuki untuk efektifitas pemerintahan. Itu teori pemerintahan post- modern," terang mantan Dirjen Otda dan Ketua Panja Pemerintah yang menyusun UU Pemda No 23 Tahun 2014.

Dia mengingatkan bila bukan bidangnya dalam ilmu pemerintahan sebaiknya jangan mengomentari. 

"Bukan seperti  memakai ilmu balsem mengobati semua penyakit.  Ilmuwan tidak boleh begitu, anda harus stick pada field of study nya, kalau belajar ekonomi yaa komentarilah fenomena ekonomi, jangan pula merambah ke pemerintahan. Nanti anda  menjadi tidak bermutu. Saya melihat dari  gelar bung Bastian Lubis adalah sarjana ekonomi dan magister manajemen bukan sarjana ilmu pemerintahan," kata pembuat undang-undang pemerintahan daerah sejak awal reformasi No 22 Tahun 1999 sampai dengan lahirnya UU Pemda terakhir No 23 Tahun 2014.

Prof Djo mengingatkan, bahwa di dalam susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masuk juga Pangdam,  Kapolda yang notabene mereka itu dalam Undang-Undang Pemda No 23 Tahun 2014 itu adalah dalam bidang kewenangan absolut  pemerintah pusat, tidak berada di bawah kepala daerah.

"Sekarang ternyata dia berada di dalam organisasi satgas yang ketua umumnya adalah Gubernur. Dia ada di dalam itu sebagai pengarah," terangnya.

Jadi, lanjutnya, walaupun dalam urusan pemerintahan absolut pertahanan dan keamanan itu urusan pemerintah pusat,  tidak boleh berada di bawah gubernur, tapi kini mereka ditundukkan di bawah Gubernur selaku perpanjangan tangan Presiden. Demikian pula halnya, dengan  DPRD yang bagian dari pemerintahan daerah ditundukkan ke dalam organisasi satgas dibawah komando Gubernur sebagai "presiden" di provinsi itu. 

"Di sini posisinya sebagai pelimpahan  kekuasaan presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan umum," pungkas Prof Djo.