Anggota DPR Masinton: Dorong Jokowi Dan Anies Kaji Opsi Lockdown DKI Jakarta

Syarifah , otonominews.co.id
Kamis, 26 Maret 2020 | 13:04 WIB


Anggota DPR Masinton: Dorong Jokowi Dan Anies Kaji Opsi Lockdown DKI Jakarta
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.

JAKARTA, (Otonominews) - Sebagai episenter virus corona, Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk mempertimbangkan langkah pembatasan wilayah (lockdown) Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah persebaran virus corona (Covid-19).

Permintaan tersebut dicetuskan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Tak bisa dipungkiri jika Jakarta menjadi tempat dari separuh kasus positif corona di Indonesia. Bahkan dari jumlah itu, sebanyak 463 kasus positif berasal dari DKI Jakarta. 

"Tidak ada salahnya membahas dan mempersiapkan opsi lockdown sebagai alternatif terakhir untuk wilayah provinsi DKI Jakarta. Melihat penerapan opsi lockdown di berbagai negara, ternyata efektif meminimalisir penyebaran virus corona," kata Masinton kepada wartawan, Kamis (26/3).

Dalam memberantas wabah Corona, lockdown memang bukan merupakan opsi tunggal. Namun di samping itu banyak negara berhasil menekan angka persebaran virus corona lewat metode ini.

Masinton menambahkan, Anies dan Jokowi harus saling mendengar masukan. Dia mengatakan butuh kerja sama yang apik dari pusat dan daerah dalam menangani hal ini.

"Jangan ada egoisme kebijakan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah yang utama. Singkirkan egoisme, bangun sinergitas dan solidaritas antar pemerintahan pusat dan daerah," tuturnya.

Masinton mengatakan saat ini belum terlambat untuk memulai langkah besar menghadapi corona. Menurutnya, saat ini Pemprov DKI perlu menambah perlengkapan medis rumah sakit rujukan, menyiapkan dapur umum, menyetok alat kesehatan untuk warga, dan menyiagakan aparat keamanan.

"Sejatinya warga Jakarta telah siap dengan opsi apapun, termasuk opsi lockdown. Rakyat menunggu persiapan dan kesiapan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah DKI Jakarta," tuturnya.


ARTIKEL TERKAIT