Gubernur Sulsel Keluarkan Surat Edaran

ASN Wajib Kantongi Surat Tugas Jika Kerja dari Rumah

Syarifah , otonominews.co.id
Jumat, 20 Maret 2020 | 15:55 WIB


ASN Wajib Kantongi Surat Tugas Jika Kerja dari Rumah
Prof Nurdin Abdullah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

MAKASSAR, (Otonominews) - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja dari rumah. 

Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat 443.2/2042/B.Organisasi terkait penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Edaran tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait Penanganan Cepat COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

​​Dalam surat edaran itu Nurdin mengungkapkan, ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home). Namun untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemprov Sulsel, pimpinan OPD harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor. 

Kedua, ASN yang berusia 50 tahun ke atas dan ASN wanita yang sedang mengandung dapat melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing. Begitupun dengan ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal atau diabetes. 

"Pengaturan pelaksanaan tugas dari tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja," katanya. 

ASN yang tidak termasuk dalam dua poin tersebut, dapat melaksanakan tugas dari tempat tinggal masing-masing, jika pimpinan OPD mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat atau pengawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di tempat tinggalnya (work from home). Itu mulai dari Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional, kecuali Pejabat Pengawas yang menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas dan UPT Dinas/Badan Daerah.



Dari pengaturan itu, lanjut Nurdin,  dilakukan dengan membagi seluruh jumlah pegawai (Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Fungsional) pada satu seksi subbidang/subbagian ke dalam 5 hari kerja kantor.

"Contoh, jika total jumlah Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Fungsional sebanyak 100 orang, maka jumlah ASN yang bertugas setiap hari, sekitar 20 orang per hari, dengan memperhatikan keterwakilan tugas pokok dan fungsi. Namun dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor," urai Mantan Bupati Bantaeng ini. 

Ia menambahkan, seluruh kepala OPD tetap menugaskan pejabat pengawas dan pelaksana secara proporsional, kecuali untuk pelayanan kepada masyarakat seperti Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Labuang Baji, RSUD Haji Makassar, Rumah Sakit Khusus Daerah, RSUD Sayang Rakyat, RSKD lIbu Dan Anak Pertiwi, RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah, RSKD Gigi Dan Mulut, UPT Tranfusi Darah, Unit Pelayanan Balai Pelayanan Kesehatan serta Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, Dan Kosmetik. 

Bagi ASN yang melaksanakan tugas secara Work From Home (WFH) dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti smart office, email, Whatsapp dan aplikasi lain dan standby mengikuti arahan dari pimpinannya. Kecuali jika dalam keadaan mendesak, seperti misalnya keluar untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.

"Terkait absensi kehadiran ASN yang melaksanakan work from home menggunakan aplikasi google forms dan dilaporkan setiap hari kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Operator ETD untuk diserahkan ke BKD sebagai dasar pemberian TPP. Bagi ASN yang masuk kantor mengisi daftar hadir secara manual," jelas Nurdin. 

Selain itu, dalam poin ketujuh juga disebutkan, ASN yang melaksanakan tugas secara work from home mendapatkan surat tugas dari Pimpinan OPD masing-masing. 

Jika satu OPD akan melaksakan pertemuan atau rapat penting, ASN yang bekerja di rumah dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference atau video teleconference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.

"Pemerintah Daerah tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS
(TPP PNS) yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya. Untuk sementara kegiatan apel pagi , upacara dan hari besar lainnya juga ditiadakan. Pelaksanaan tugas di tempat tinggal ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan," ungkapnya. 

Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Nurdin meminta kepada Kepala OPD untuk melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Selain sistem kerja ASN, dalam surat edaran juga membahas terkait penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas. Ada tujuh poin yang wajib menjadi perhatian, antara lain, seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan. 

Kedua, penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai dengan tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia. Ketiga, apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).



Keempat, perjalanan dinas dalam daerah wajib dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan dan mendapatkan persetujuan pimpinan. Kelima, OPD diminta melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar provinsi maupun ke luar negeri atau daerah wilayah yang terdampak Covid-19.

Keenam, bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas ke negara atau daerah yang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi Covid-19 dalam kurun 14 hari kalender terakhir, agar menghubungi Hotline Centre Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) dan/atau Halo Kemenkes pada Nomor 1500567 atau pada RS Rujukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dipantau oleh Kepala OPD masing-masing.

"Terakhir, masing-masing OPD juga diminta untuk menunda atau membatalkan kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja," tuturnya

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi, pimpinan OPD wajib melakukan pembersihan atau sterilisasi lingkungan kerja masing-masing.

Dalam surat edaran, Kepala Dinas Kesehatan juga diminta untuk melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah bagi ASN yang berada dalam status pemantauan, diduga dalam pengawasan atau dikonfirmasi terjangkit Covid-19. Nantinya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan mengompilasi data tersebut menjadi bahan laporan Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

"Para pimpinan OPD bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada instansinya masing-masing," tandas Nurdin. 


ARTIKEL TERKAIT