Setuju Skema Penyaluran Langsung ke Sekolah

Federasi Guru Tuding Pemda Sering Akal-Akalan untuk Pangkas Dana BOS

Rayu, otonominews.co.id
Minggu, 16 Februari 2020 | 11:12 WIB


Federasi Guru Tuding Pemda Sering Akal-Akalan untuk Pangkas Dana BOS
Penyaluran Dana BOS Saat Ini Menggunakan Skema Pembayaran Langsung ke Sekolah - Foto Istimewa

JAKARTA, (otonominews) - Proses penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering tidak tepat sasaran akibat ada praktik-praktik penyimpangan. Hal itu terjadi karena penyaluran dana BOS harus melalui beberapa tahapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, hingga akhirnya bermuara di sekolah.

Kritikan tersebut disampaikan Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, Didi Suprijadi kepada media di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/02/2020).

"Pengalaman di lapangan sebagai guru sekolah. Kalau turun ke Pemda memang judulnya utuh. Tapi kan diakal-akalin. Sudah turun, ada cashback lagi," ujar Didi Suprijadi.

Lebih jauh Didi Suprijadi mengatakan yang harusnya menikmati dana BOS adalah siswa dan guru. Dijelaskannya, berdasar pengalamannya sebagai guru, dana BOS yang dialirkan ke Pemda memang sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Harusnya 'kan siswa ya. Tapi sampai saat ini kalau kita kemukakan aslinya, ya aslinya tidak jelas," ujar Didi.

Oleh karena itu, ia setuju dengan skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung ditujukan ke sekolah, bukan Pemda.

Pemerintah mengubah pola penyaluran dari sebelumnya diberikan ke rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) menjadi langsung ke rekening sekolah.

Dengan penyederhanaan ini diharapkan dana BOS bisa lebih cepat digunakan oleh sekolah.

Menanggapi hal tersebut , Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa mengatakan pemerintah harus melakukan pengawasan penyaluran Dana BOS secara intens. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Mendikbud Nadiem Makarim bisa melakukan tugas pengawasan dengan baik.

"Dengan skema bantuan yang baru. berarti kan pengawasannya lebih intens. Untuk menjaga, mengawasi dan melakukan pencermatan. Pasti objek pemeriksaannya juga lebih banyak," ujar Ledia.